JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pemuda Pancasila (PP), Arif Rahman, merespons larangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap organisasi masyarakat (ormas) yang menggunakan seragam mirip milik TNI dan Polri.
Menurutnya, jika Pemuda Pancasila dianggap meresahkan, pemerintah seharusnya mengambil langkah pembinaan, bukan pembubaran atau pelarangan sepihak.
"Kalau memang dianggap meresahkan, tinggal bagaimana juga pembinaan pemerintah terhadap kami. Kita ini kan memang dilindungi oleh undang-undang, hak berserikat dan berkumpul," ujar Arif, Kamis (19/6/2025).
Baca Juga:
Arif menegaskan bahwa Pemuda Pancasila adalah ormas yang memiliki akar historis dan struktur organisasi yang mapan hingga ke tingkat ranting.
Ia juga menyayangkan pemerintah yang dinilai terlalu longgar dalam memberikan izin pendirian ormas, sehingga muncul banyak organisasi yang tidak jelas struktur maupun kontribusinya.
Baca Juga:
"Pemerintah jangan asal beri izin mendirikan ormas. Harus ada kesekretariatan dari tingkat provinsi sampai kelurahan. Jadi ada syaratnya. Harus dievaluasi juga, apa yang sudah mereka lakukan," kata Arif.
Lebih lanjut, Arif meminta agar jangan semua ormas disamaratakan.
Ia menilai tak semua ormas bermasalah, dan Pemuda Pancasila punya catatan kontribusi yang panjang dalam sejarah kebangsaan, terutama karena berafiliasi dengan kelompok-kelompok seperti FKPPI dan Pemuda Panca Marga.
"Jadi kalau kita, Pemuda Pancasila, itu kan merasa kita ormas yang memang punya historis. Dulu kita bagian dari keluarga besar ABRI, karena punya latar belakang dari situ," ungkapnya.
Terkait larangan seragam mirip aparat, Arif juga mempertanyakan logika pelarangan tersebut.
"Mana ada tentara oranye?" katanya, mengacu pada warna khas seragam Pemuda Pancasila yang mencolok.
Polemik seputar atribut ormas mencuat usai pemerintah memperingatkan agar tidak ada organisasi yang meniru struktur, simbol, hingga seragam aparat keamanan.
Tujuannya adalah untuk mencegah kebingungan di masyarakat dan menjaga wibawa institusi TNI dan Polri.*
(km/a008)
JAKARTA Kuasa hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, yakni Hotman Paris Hutap
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk mengurangi hukuman terhadap Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh dalam perkara gratifikasi dan t
Nasional
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi membuka penyidikan baru terkait dugaan gratifikasi di lingkungan Majelis Permusyawaratan R
Nasional
JAKARTA Mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Arif Nuryanta, mengembalikan uang senilai total Rp6,9 miliar ke penyidi
Nasional
TAPSEL Pengurus Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Tapanuli Selatan, Irwan Alimuddin Batubara, S.Sos, menyampaikan kepri
Opini
KOLAKA UTARA Lima aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), Provinsi Sulawesi Tenggara, tengah m
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke79, Kepolisian Daerah (Polda) Aceh menggelar aksi bersihbersih pantai yang berlangsu
Nasional
St. Petersburg, Rusia Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tampil sebagai pembicara utama dalam ajang bergengsi The 28th St. Peter
Internasional
MEDAN Kasus penembakan dua remaja oleh Kapolres Pelabuhan Belawan nonaktif AKBP Oloan Siahaan terus bergulir. Saat ini, Oloan masih menjala
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden ke6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengungkapkan bahwa ia sempat bertukar pesan langsung dengan Pre
Nasional
