PMII Madina Geruduk Polres, Tuntut Penutupan Tambang Emas Ilegal (PETI)

MADINA -Puluhan massa dari Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolres Madina pada Jumat sore (20/6), menuntut penindakan tegas terhadap aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang marak di wilayah mereka.

Aksi dimulai sekitar pukul 15.25 WIB di halaman Mapolres Madina. Massa yang dipimpin langsung oleh Ketua PC PMII Madina, Abdul Rahman Hasibuan, menilai bahwa aktivitas PETI telah merusak lingkungan, mengancam keselamatan masyarakat, dan berpotensi memicu bencana seperti banjir dan longsor.

Dalam orasinya, PMII menyampaikan tujuh tuntutan utama kepada Kapolres Madina, AKBP Arie Sofandi Paloh, SH, S.I.K, di antaranya:

Penangkapan pelaku, pemodal, dan oknum aparat atau pejabat yang terlibat dalam PETI.

Penindakan tegas terhadap aktivitas tambang ilegal yang merusak lingkungan.

Pemeriksaan distribusi solar ilegal yang diduga terkait mafia tambang.

Tindakan nyata atas surat edaran Bupati Madina soal penutupan tambang.

Pemeriksaan terhadap oknum aparat TNI/Polri dan pemain tambang yang disebut berinisial S, L, N, M, I, dan A.

Tudingan bahwa Kapolres Madina dianggap gagal menjalankan tugas.

Aksi sempat memanas saat massa menolak ditemui oleh Wakapolres Madina, Kompol Marluddin, dan bersikeras agar Kapolres hadir langsung. Namun karena Kapolres sedang dalam perjalanan dinas, massa akhirnya membubarkan diri dan berencana akan kembali menggelar aksi lanjutan pada Senin (23/6).

Sebelumnya, dalam rapat pembentukan Satgas Terpadu di Aula Pemkab Madina, Rabu (18/6), Kapolres Arie Sofandi Paloh sempat menyampaikan bahwa upaya penertiban PETI bukan perkara mudah karena adanya perlawanan dari masyarakat penambang. Ia bahkan menyebut, untuk menertibkan tambang ilegal diperlukan kekuatan besar, termasuk bantuan satu batalyon TNI dan satu kompi Brimob.

"Saya yang selalu disalahkan. Tidak ada pejabat lain yang disebut, hanya saya. Padahal saya dan anggota sering dihadang ribuan penambang di lapangan," ujar Kapolres dalam rapat tersebut.

Kapolres juga mengungkap kekecewaannya karena wilayah dengan aktivitas PETI tidak diwakili dalam rapat, seperti Kecamatan Hutabargot, Kotanopan, Batang Natal, dan Muara Batang Gadis.

Ia menegaskan, dirinya siap berada di garda terdepan dalam penutupan tambang ilegal, asalkan seluruh pihak termasuk pemerintah dan masyarakat ikut mendukung secara nyata.

Aksi ini mencerminkan keresahan masyarakat sipil yang kian meningkat terhadap kerusakan lingkungan akibat PETI di Madina. Ketegasan dan kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat menjadi jalan keluar dari polemik ini.*