Dampak Karhutla: Jambi Jadi Kota dengan Kualitas Udara Terburuk di Dunia, PM2.5 Palangka Raya Melonjak
JAKARTA Kualitas udara di sejumlah wilayah Indonesia memburuk akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Berdasarkan pemantauan realtim
NASIONAL
JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dikabarkan akan segera mengisi sejumlah posisi duta besar (dubes) luar negeri yang masih kosong, termasuk kursi strategis seperti Dubes RI untuk Amerika Serikat (AS), Jerman, dan perwakilan tetap di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Hal ini disampaikan Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, usai menghadiri kegiatan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (24/6/2025).
"Termasuk pengisian dubes, tentu tidak luput dari perhatian Presiden. Ini hanya soal timing, soal waktu, dan soal siapa yang akan ditempatkan," ujar Juri.
Menurut Juri, Presiden Prabowo memandang persoalan kekosongan dubes sebagai hal yang serius, terlebih di tengah situasi global yang dinamis dan penuh tantangan geopolitik.
Posisi-posisi strategis seperti Dubes RI untuk AS dan Jerman telah kosong dalam waktu cukup lama, dan saat ini masih dijabat oleh Kuasa Usaha Ad Interim.
Untuk diketahui, posisi Dubes RI untuk Amerika Serikat telah kosong sejak Juli 2023 usai masa jabatan Rosan Roeslani berakhir.
Sementara itu, pos Dubes RI untuk Jerman ditinggalkan Arief Havas Oegroseno pada Desember 2024 setelah diangkat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri.
Saat ini, Kedutaan Besar RI di Berlin dipimpin oleh Kuasa Usaha Ad Interim, Fajar Wirawan Harijo.
Sejumlah pihak mendorong agar Prabowo segera menunjuk perwakilan tertinggi RI untuk menempati pos-pos penting tersebut.
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, menyampaikan kekhawatirannya melalui media sosial atas lamanya kursi-kursi dubes dibiarkan kosong.
"Yth Presiden @prabowo, kind reminder, dalam dunia yg semakin dihantui perang+konflik+krisis yg berbahaya, mohon agar kursi Dubes untuk Amerika, PBB (New York & Jenewa), Jerman yang sudah lama kosong dapat segera diisi," tulis Dino melalui akun X resminya.
Ia menilai, kekosongan tersebut dapat menghambat efektivitas diplomasi Indonesia di garis depan.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, menyebut bahwa Prabowo saat ini tengah menggodok empat hingga lima nama kandidat untuk posisi Dubes RI di AS.
"Ada beberapa nama yang sudah dibahas oleh Bapak Presiden dengan beberapa menteri terkait, dengan beberapa pihak terkait. Insya Allah secepatnya beliau akan ambil keputusan," ujar Prasetyo saat diwawancarai di Istana Kepresidenan, Jumat (23/5).
Ia menekankan bahwa proses seleksi dilakukan secara hati-hati mengingat pentingnya posisi tersebut dalam menjaga kepentingan dan kedaulatan Indonesia di kancah global.*
(cn/a008)
JAKARTA Kualitas udara di sejumlah wilayah Indonesia memburuk akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Berdasarkan pemantauan realtim
NASIONAL
DELI SERDANG Kabut asap menyelimuti kawasan Bandara Internasional Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), Kamis (15/10/
PERISTIWA
JAKARTA Sekretaris Jenderal DPP Projo Freddy Alex Damanik mengaku pernah diperlihatkan hasil pemindaian atau scan ijazah Presiden ke7 RI
NASIONAL
MEDAN Sumatera Utara (Sumut) masuk dalam 10 provinsi yang menjadi nominasi Jamsostek Award 2026. Gubernur Sumut Bobby Nasution menyatakan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kemungkinan penerapan hukuman mati terhada
NASIONAL
MEDAN Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Wilayah Medan akan segera melakukan pendalaman atas mark up harga bahan baku harian kebutuh
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Polres Pelabuhan Belawan menggelar Operasi Sarang Narkoba (OSN) di wilayah Medan Marelan, Kota Medan, dan Kecamatan Hamparan Perak,
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Polda Sumatera Utara (Sumut) memeriksa personel polisi yang diduga melanggar prosedur saat menembak seorang terduga pencuri brondola
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid belum hadir di Komisi Pemberantasan Korupsi
NASIONAL
KLATEN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, sejumlah pejabat Pemerintah
NASIONAL