KPK Soroti Putusan MK Soal Kerugian Negara, Sebut BPK Bisa Kewalahan Tangani Semua Perkara
ANYER Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak akan mampu menangani seluruh penghitungan kerugian n
NASIONAL
JAKARTA — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmen pemerintahannya dalam memberantas korupsi dan segala bentuk penyimpangan anggaran negara.
Dalam pidatonya pada peresmian pembangunan energi baru terbarukan (EBT), Kamis (26/6), Prabowo menyerukan perang terbuka terhadap korupsi, manipulasi, dan pemborosan dana publik.
"Kita harus terus memerangi korupsi, manipulasi boros, pekerjaan yang boros, menghentikan semua kebocoran," tegas Prabowo di hadapan para pejabat dan undangan.
Presiden menyatakan keyakinannya bahwa penghapusan korupsi dan pemborosan anggaran akan membawa dampak langsung bagi kesejahteraan rakyat.
Ia menekankan bahwa kekayaan alam Indonesia yang melimpah harus menjadi sumber kemakmuran bagi seluruh warga negara, bukan segelintir elite.
"Ini adalah hari yang sangat besar artinya bagi perjuangan kita menuju kemakmuran dan keadilan," ujarnya.
Dalam berbagai kesempatan, termasuk saat memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila pada 2 Juni lalu, Prabowo juga mengingatkan bahwa korupsi masih menjadi ancaman utama yang menggerogoti kekayaan bangsa.
Ia menyebut praktik pencurian uang rakyat masih berlangsung secara sistemik dan melibatkan oknum-oknum yang tak bertanggung jawab.
"Kekayaan kita, sekali lagi, sangat besar, tetapi terlalu banyak maling-maling yang mencuri uang rakyat," kata Prabowo.
Untuk itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama generasi muda, untuk terlibat aktif dalam mendukung agenda pemberantasan korupsi.
Ia menekankan bahwa perjuangan ini bukan semata urusan pemerintah, tetapi tanggung jawab moral seluruh rakyat Indonesia.
"Kita sekarang berjuang melawan korupsi supaya Anda mengambil alih negara dalam keadaan baik, kuat. Tidak boleh ada kemiskinan di Indonesia, tidak boleh ada kelaparan di Indonesia. Mari kita bersatu," imbuhnya.
ANYER Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak akan mampu menangani seluruh penghitungan kerugian n
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh tinggal diam terkait penahanan sejumlah
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kesiapan dana bantuan tahap lanjutan senilai lebih dari Rp1 triliun untuk mempercepat pemu
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan meluncurkan kebijakan baru yang menanggung penuh biaya pengobatan bagi warga yang menjadi korban kejahatan jala
PEMERINTAHAN
MEDAN Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Sekolah Rakyat (SR) yang saat in
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Medan menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 17.851 pekerja informal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) memberikan penghargaan berupa bonus beasiswa senilai Rp10 juta kepada mahasiswa dengan
PENDIDIKAN
JAKARTA Delegasi Ordinariatus Castrensis Indonesia (OCI) atau Keuskupan Militer TNIPolri melakukan audiensi perdana ke Kedutaan Besar V
NASIONAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengingatkan pelaku industri migas nasional untuk meningkatkan ke
EKONOMI