Pemerintah Rencanakan WFH ASN untuk Efisiensi, Pimpinan Komisi II Ingatkan Soal Pelayanan Publik
JAKARTA Pimpinan Komisi II DPR RI memberikan dukungan terhadap rencana pemerintah yang sedang mempertimbangkan penerapan skema work from
PEMERINTAHAN
ACEH -Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banda Aceh melakukan kunjungan koordinasi strategis ke Kantor Komisi Informasi (KI) Aceh, Kamis (03/07/2025).
Kegiatan ini menjadi langkah konkret BPOM Aceh dalam memperkuat komitmen terhadap keterbukaan informasi publik dan peningkatan kualitas layanan informasi kepada masyarakat.
Kunjungan dipimpin oleh Ketua Tim Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) BPOM Aceh, Endang Yuliawati, bersama Ketua Pokja Tatalaksana Reformasi Birokrasi, Darwin Syah Putra, serta Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana BPOM Aceh. Rombongan diterima langsung oleh jajaran KI Aceh, yakni Ketua Bidang Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi, M. Nasir, Ketua Bidang Kelembagaan, Dian Rahmat Syahputra, dan Sekretaris, Zulfadli.
Bahas Evaluasi dan Optimalisasi Layanan PPID
Dalam audiensi tersebut, kedua belah pihak melakukan diskusi mendalam terkait pelaksanaan monitoring dan evaluasi layanan informasi publik, termasuk penyusunan dokumen, teknis prosedur, serta mekanisme penilaian yang akan diterapkan.

"Kami menyadari pentingnya pengelolaan informasi yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, sinergi antara BPOM Aceh dan KI Aceh sangat kami harapkan agar pelayanan informasi publik, khususnya pengelolaan PPID, semakin optimal," kata Endang Yuliawati.
Sementara itu, Dian Rahmat Syahputra menyambut baik langkah BPOM Aceh sebagai instansi pertama yang melakukan koordinasi sejak kepengurusan baru KI Aceh berjalan.
"Tentu niat baik ini menjadi perhatian utama kami, dan kami siap menindaklanjuti hasil audiensi ini demi mendorong pelayanan informasi publik yang lebih baik," ujarnya.
Senada dengan itu, M. Nasir menyebutkan bahwa kolaborasi ini penting untuk menciptakan inovasi layanan informasi yang inklusif, responsif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
"KI Aceh siap mendukung penguatan sistem informasi publik yang akurat, mudah diakses, dan terpercaya," tuturnya.
JAKARTA Pimpinan Komisi II DPR RI memberikan dukungan terhadap rencana pemerintah yang sedang mempertimbangkan penerapan skema work from
PEMERINTAHAN
ACEH UTARA Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, hadir memenuhi undangan Bupati Aceh Utara, H. Ismail A. Jalil, untuk berbuka puasa bersama m
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menangkap tangan (OTT) Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dan Sekretaris Daerah (
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Waas, memberikan penjelasan terkait kasus dua Kepala Lingkungan (Kepling) di Kelurahan Pulo Brayan Kota, Keca
HUKUM DAN KRIMINAL
KISARAN PT Hutama Karya mengumumkan bahwa akan ada pemotongan tarif tol pada beberapa ruas tol Sumatera, termasuk Tol Kisaran. Penurunan
EKONOMI
JAKARTA Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Jenderal (Purn) Djamari Chaniago, pada hari Sabtu (14/3) meresmikan pembangunan 104 un
PEMERINTAHAN
LANGKAT Seorang tahanan kasus narkotika yang terlibat dalam peredaran 2.971 butir ekstasi, Mahlul Ridha, tewas dalam sebuah kecelakaan u
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota DPR RI Komisi XIII, Mafirion, mengecam keras tindakan penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dalam rangka membangun silaturahmi dan kolaborasi di bulan suci Ramadan, Anggota DPR RI Komisi XIII, Kombes Pol (Purn) Dr. Maruli
POLITIK
MEDAN Seorang pria bernama Eriza Wilmana (43), warga Kabupaten Deli Serdang, mengungkapkan keluhannya terhadap kinerja penyidik Ditreskr
HUKUM DAN KRIMINAL