MEDAN -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membongkar praktik korupsi besar di Sumatera Utara melalui operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis (26/6/2025). OTT ini menyeret lima orang tersangka, termasuk Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut, Topan Obaja Putra Ginting.
Dari hasil penggeledahan di rumah Topan di Perumahan Royal Sumatera Cluster Topaz, Jalan Jamin Ginting, Kota Medan, KPK menyita uang tunai sebesar Rp 2,8 miliar dan dua pucuk senjata api, yakni pistol Baretta dan senapan angin.
"Uang tersebut diduga merupakan hasil korupsi proyek-proyek pembangunan jalan yang dilakukan di Sumatera Utara," ujar Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK, di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (3/7).
Baca Juga:
Senjata api yang ditemukan juga menjadi perhatian, dan kini KPK tengah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menelusuri asal-usul dan legalitas kepemilikannya.
Gubernur Sumut Bobby Nasution Tanggapi Temuan KPK
Baca Juga:
Menanggapi temuan tersebut, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyatakan tidak mengetahui secara detail soal dugaan "makelar kasus" ataupun kepemilikan senjata api oleh Topan.
"Kalau itu saya enggak tahu, makelar kasus apa lagi," ucap Bobby di Kantor Gubernur Sumut, Kamis (3/7).
Bobby menyebut bahwa Topan memang dikenal sebagai Ketua Perbakin Medan, sehingga ia menduga kepemilikan senjata itu terkait dengan peran tersebut. Namun, Bobby juga mengaku tidak mengetahui jumlah pasti senjata yang dimiliki.
Rangkaian OTT dan Skema Korupsi
OTT ini mengungkap dua kasus korupsi berbeda yang terjadi di:
Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, dan
Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah 1 Sumut, dengan nilai proyek total mencapai Rp 231,8 miliar.
KPK menetapkan lima tersangka:
Tersangka Penerima Suap:
Topan Obaja Putra Ginting (Kepala Dinas PUPR Sumut)
Rasuli Efendi Siregar (Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR)
Heliyanto (PPK Satker PJN Wilayah 1 Sumut)
Tersangka Pemberi Suap:
M. Akhirun Efendi Siregar (Dirut PT DNG)
M. Rayhan Dulasmi Pilang (Direktur PT RN)
Modus yang digunakan yaitu melalui pengaturan pemenang tender menggunakan sistem e-katalog. Uang suap diberikan oleh pihak swasta agar perusahaan mereka memenangkan proyek jalan.
Dalam OTT, KPK turut mengamankan uang tunai Rp 231 juta, yang merupakan bagian dari total dugaan suap senilai Rp 2 miliar.
Ancaman Hukum
Para tersangka dijerat dengan pasal-pasal dalam UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor):
Untuk penerima suap:
Pasal 12 huruf a/b, Pasal 11, atau Pasal 12B UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
Untuk pemberi suap:
Pasal 5 ayat (1) huruf a/b, atau Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
KPK menegaskan bahwa temuan ini baru permulaan dan penyelidikan akan terus dikembangkan. Dugaan keterlibatan pihak lain juga masih dalam tahap pendalaman. Proyek-proyek besar di Sumut yang dibiayai anggaran negara kini menjadi sorotan publik.
Pemerintah Provinsi Sumut diminta untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan memperkuat sistem pengawasan agar praktik korupsi tidak terus berulang.*
(kp/j006)
JAKARTA Suasana penuh kehangatan dan canda tawa menyelimuti konferensi pers jelang pembukaan Piala Presiden 2025 yang digelar di Jakarta,
Olahraga
LABURA Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) di Jalan Persaudaraan II No. 09, Aek Kanopan, Kecamatan
Peristiwa
BATU BARA Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang baru bergabung di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku mengikuti kegiatan
Pemerintahan
BATU BARA Kalapas Labuhan Ruku, Soetopo Berutu, memberikan pengarahan langsung kepada seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) terkait pen
Nasional
TAPSEL Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) mencetak sejarah dengan menjadi daerah tercepat dalam membentuk Koperasi Merah Putih (KMP) di se
Pemerintahan
JAKARTA Mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, mengaku kecewa atas tuntutan 7 tahun penjara yang diajukan ja
Nasional
JAKARTA Arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, pada Jumat malam terpantau ramai lancar. Meski volume kendaraan padat sei
Nasional
JAKARTA Kabar duka datang dari dunia penegakan hukum Indonesia. Mantan Jaksa Agung Republik Indonesia, Abdul Rahman Saleh, meninggal dunia
Sosok
MEDAN Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), Wakajati hingga sejumlah Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di Sumatera Utara (Sumut) diganti. Berik
Pemerintahan
JAKARTA Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut Charles Sitorus, mantan Direktur Pengembangan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), dengan
Hukum dan Kriminal