Menuju Jakarta 500 Tahun: Mampukah Jadi Kota Global Tanpa Meninggalkan Warganya?
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
MEDAN -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membongkar praktik korupsi besar di Sumatera Utara melalui operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis (26/6/2025). OTT ini menyeret lima orang tersangka, termasuk Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut, Topan Obaja Putra Ginting.
Dari hasil penggeledahan di rumah Topan di Perumahan Royal Sumatera Cluster Topaz, Jalan Jamin Ginting, Kota Medan, KPK menyita uang tunai sebesar Rp 2,8 miliar dan dua pucuk senjata api, yakni pistol Baretta dan senapan angin.
"Uang tersebut diduga merupakan hasil korupsi proyek-proyek pembangunan jalan yang dilakukan di Sumatera Utara," ujar Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK, di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (3/7).
Senjata api yang ditemukan juga menjadi perhatian, dan kini KPK tengah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menelusuri asal-usul dan legalitas kepemilikannya.
Gubernur Sumut Bobby Nasution Tanggapi Temuan KPK
Menanggapi temuan tersebut, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyatakan tidak mengetahui secara detail soal dugaan "makelar kasus" ataupun kepemilikan senjata api oleh Topan.
"Kalau itu saya enggak tahu, makelar kasus apa lagi," ucap Bobby di Kantor Gubernur Sumut, Kamis (3/7).
Bobby menyebut bahwa Topan memang dikenal sebagai Ketua Perbakin Medan, sehingga ia menduga kepemilikan senjata itu terkait dengan peran tersebut. Namun, Bobby juga mengaku tidak mengetahui jumlah pasti senjata yang dimiliki.
Rangkaian OTT dan Skema Korupsi
OTT ini mengungkap dua kasus korupsi berbeda yang terjadi di:
Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, dan
Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah 1 Sumut, dengan nilai proyek total mencapai Rp 231,8 miliar.
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA Dua dari 26 tokoh yang diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak hadir d
POLITIK
JAKARTA Direktur Law Firm Pedang Keadilan & Partners Zuhri Saifudin menilai Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peluang untuk mendiskualif
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai rangkaian perombakan pemerintahan Presiden Prabowo Su
POLITIK
MEDAN Video yang memperlihatkan seorang pedagang kaki lima (PKL) diduga dikeroyok sejumlah pria di kawasan depan Kampus Universitas Suma
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Kota Medan tengah mengembangkan sistem pemerintahan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik melal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mayjen TNI (Purn) Prof. H.C. Dr. Rido Hermawan mengajak masyarakat melihat kembali hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesa
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi keterlibatan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dalam perka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Anwar Usman memilih tidak memberikan tanggapan mengenai perkara yang mempersoal
NASIONAL
OlehWerdha CandratrilaksitaRESHUFFLE lazimnya menjadi cara seorang presiden memperkuat kendali terhadap pemerintahannya. Menteri yang dinil
OPINI