KPK Tegaskan Kepala Daerah Tak Wajib Beri THR ke Forkopimda, Imbau Hindari Gratifikasi
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepala daerah di seluruh Indonesia bahwa mereka tidak memiliki kewajiban untuk me
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR — Komando Resor Militer (Korem) 163/Wira Satya menggelar Apel Gelar Pasukan dalam rangka pengamanan kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia beserta rombongan di Provinsi Bali.
Apel yang dilaksanakan di Lapangan Korem 163/Wira Satya, Jalan PB. Sudirman, Denpasar, Jumat (4/7/2025), dipimpin langsung oleh Danrem 163/Wira Satya Brigjen TNI Ida Idewa Agung Hadisaputra selaku Dansatgas Pengamanan VVIP wilayah.
Dalam kesempatan tersebut, Danrem 163 membacakan amanat Pangdam IX/Udayana yang menegaskan pentingnya menjaga integritas dan kewibawaan negara dalam pengamanan kunjungan kerja Wakil Presiden RI yang dijadwalkan berlangsung dari 4 hingga 6 Juli 2025.
"Kunjungan kerja ini adalah kehormatan yang harus disikapi dengan profesionalisme dan pengabdian terbaik. Setiap unsur harus bersinergi secara solid agar rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib, dan lancar," ujar Brigjen Hadisaputra.
Dalam amanat Pangdam, juga ditekankan bahwa semua personel yang tergabung dalam Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad) Pengamanan VVIP wajib memahami tugas secara rinci dan mempedomani protap yang berlaku.
Kewaspadaan terhadap segala bentuk ancaman dan gangguan harus diantisipasi dengan langkah yang responsif dan terukur.
"Hindari tindakan arogan. Jaga sopan santun, etika, dan citra positif TNI-Polri di mata masyarakat maupun dunia internasional," tegasnya.
Usai apel, Danrem 163/Wira Satya melakukan pengecekan langsung terhadap kesiapan pasukan dari berbagai satuan gabungan, termasuk TNI Angkatan Laut, TNI AU, Polda Bali, dan unsur pendukung lainnya.
Apel ini turut dihadiri oleh:
- Danlanal Denpasar
- Danlanud I Gusti Ngurah Rai
- Karoops dan jajaran pejabat utama Polda Bali
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepala daerah di seluruh Indonesia bahwa mereka tidak memiliki kewajiban untuk me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sebanyak 19 warga negara Indonesia yang merupakan nelayan asal Aceh Timur ditangkap otoritas Thailand setelah diduga melakukan p
NASIONAL
JAKARTA Wakil Presiden ke10 dan ke12, Jusuf Kalla (JK), menyampaikan keprihatinannya atas kasus penyerangan terhadap Wakil Koordinator
POLITIK
MEDAN Proses pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Medan telah mencapai leb
PEMERINTAHAN
MEDAN Menjelang Idul Fitri, umat Muslim di Indonesia diwajibkan untuk membayar zakat fitrah sebagai bentuk penyucian diri setelah sebula
AGAMA
JAKARTA Gerakan Nurani Bangsa (GNB) mengecam keras aksi penyerangan terhadap Andrie Yunus, Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang d
POLITIK
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan praktik pemerasan yang melibatkan Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman. D
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dua anggota komplotan perampok bersenjata tajam yang menyerang seorang warga di siang bolong di Kecamatan Medan Belawan, Sumatera
HUKUM DAN KRIMINAL
SIANTAR Anggota DPR RI dari Komisi III Fraksi Partai Golkar, Mangihut Sinaga, meresmikan Rumah Aspirasi di Jalan SuriSuri, Kota Siantar
PEMERINTAHAN
BATU BARA Warga Dusun Pasar Benteng Sungai, Desa Dahari Selebar, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, mengeluhkan kondisi akses jalan
PEMERINTAHAN