Survei LSI: Kejagung Lembaga Penegak Hukum Paling Dipercaya, Efek Kasus-Kasus Triliunan

JAKARTA -Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis hasil survei terbaru terkait tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.

Hasilnya mengejutkan: Kejaksaan Agung (Kejagung) menempati posisi teratas sebagai institusi yang paling dipercaya oleh rakyat Indonesia, menyalip Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri.

Dalam survei yang dilakukan pada periode Juni 2025, tercatat tingkat kepercayaan publik terhadap Kejagung mencapai 61%, unggul tipis dari KPK (60%) dan jauh di atas Polri (54,3%).

"Untuk pertama kalinya dalam satu dekade terakhir, Kejaksaan Agung dinobatkan sebagai lembaga penegak hukum yang paling dipercaya oleh rakyat Indonesia," tulis peneliti senior LSI Denny JA dalam rilis resminya, Sabtu (5/7/2025).

Kejagung Dinilai Konsisten Berantas Korupsi

Moncernya reputasi Kejagung dinilai berkat langkah-langkah tegas dalam pemberantasan korupsi, termasuk penanganan sejumlah kasus besar yang mencuri perhatian publik, seperti:

Kasus korupsi BTS Kominfo dengan kerugian negara Rp8 triliun

Skandal perusahaan sawit Duta Palma Group senilai Rp78 triliun

Tambang timah ilegal di Bangka Belitung yang merugikan negara hingga Rp271 triliun

Terbaru, penyitaan Rp11,8 triliun dari Wilmar Group dalam kasus CPO

Survei juga menyoroti fenomena "No Viral, No Justice" sebagai tekanan publik yang kini kerap menjadi pemantik kinerja penegak hukum.

"Ini bukan sekadar angka statistik, melainkan refleksi psikologis masyarakat yang mulai menaruh harapan kepada Kejaksaan," ujar LSI.

Kinerja Kejagung Didukung Pemerintahan Presiden Prabowo

LSI menyebut, keberhasilan Kejagung dalam memimpin pemberantasan korupsi tidak terlepas dari dukungan penuh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk dalam hal anggaran, kelembagaan, dan perlindungan hukum terhadap aparat penegak hukum.

Tak hanya itu, mutasi besar-besaran yang dilakukan Jaksa Agung ST Burhanuddin terhadap lebih dari 400 jaksa juga dianggap sebagai bentuk penyegaran dan penguatan internal Kejagung.

LSI menutup rilisnya dengan harapan bahwa semangat penegakan hukum tetap dilandasi keadilan substansial, bukan hanya merespons tekanan opini publik di media sosial.*

(v/j006)