KPK Dalami Dugaan Gratifikasi dalam Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa

"Sepulang dari Eropa, Bu Menteri juga harus dipanggil KPK. Agar jelas dan terang apakah ada gratifikasi," kata Boyamin dalam keterangan tertulis, Senin (7/7).

Boyamin mengingatkan bahwa bila terdapat penerimaan fasilitas negara, maka hal itu bisa dikategorikan sebagai gratifikasi dan harus dilaporkan ke KPK dalam waktu maksimal 30 hari kerja. Jika terbukti, maka fasilitas tersebut wajib diganti dengan dana pribadi.

Baca Juga:

• KPK Fokus Usut Dugaan Korupsi Dana CSR Bank Indonesia oleh Anggota DPR Satori dan Heri Gunawan
• KPK Dalami Peran Lima ASN dalam Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan

KPK kini menunggu hasil analisis dokumen dari Menteri Maman. Jika ditemukan indikasi penyalahgunaan fasilitas negara, maka Agustina Hastarini berpotensi dipanggil. Isu ini menjadi ujian integritas bagi pejabat publik, di tengah sorotan terhadap transparansi dan etika birokrasi.*

(ws/j006)

Baca Juga:

• KPK Sita Dokumen dan Catatan Keuangan di Rumah Dirut PT DNG Terkait Kasus Korupsi Proyek Jalan di Sumut
• KPK Dalami Dokumen Perjalanan Istri Menteri UMKM, Soroti Dugaan Fasilitas Negara di Eropa

KPK Fokus Usut Dugaan Korupsi Dana CSR Bank Indonesia oleh Anggota DPR Satori dan Heri Gunawan

KPK Dalami Peran Lima ASN dalam Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan

KPK Sita Dokumen dan Catatan Keuangan di Rumah Dirut PT DNG Terkait Kasus Korupsi Proyek Jalan di Sumut

KPK Dalami Dokumen Perjalanan Istri Menteri UMKM, Soroti Dugaan Fasilitas Negara di Eropa

KPK Panggil Lima Saksi Dugaan Korupsi Gedung Pemkab Lamongan, Kerugian Negara Ditaksir Rp151 M

Istri Menteri UMKM Agustina Hastarini Klarifikasi Soal Surat ‘Kunjungan Istri Menteri UMKM’ yang Beredar, Tegaskan Gunakan Dana Pribadi