Nadiem Makarim Kembali Dipanggil Kejagung Terkait Kasus Dugaan Korupsi Laptop Rp 9,9 Triliun

JAKARTA - Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim kembali dipanggil oleh Kejaksaan Agung RI (Kejagung) hari ini, Selasa (8/7/2025), untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan laptop Chromebook senilai Rp 9,9 triliun.

Pemanggilan ini merupakan yang kedua, setelah sebelumnya Nadiem diperiksa selama hampir 12 jam pada Senin, 23 Juni 2025, dalam kapasitasnya sebagai menteri saat proyek tersebut dijalankan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, menyampaikan bahwa Nadiem dijadwalkan hadir di Gedung Bundar Kejagung pukul 09.00 WIB.

Namun, hingga pagi ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak Nadiem mengenai kehadirannya.

"Iya, rencananya hari ini Selasa 8 Juli 2025, pukul 09.00 WIB (Nadiem diperiksa). Tapi belum terinformasi hadir atau tidak," kata Harli.

Sorotan pada Rapat Mei 2020

Dalam pemeriksaan sebelumnya, penyidik Kejagung mendalami pengetahuan Nadiem seputar penggunaan anggaran proyek tersebut, termasuk keterlibatannya dalam rapat pada 6 Mei 2020 yang dianggap janggal.

"Ada hal yang sangat penting didalami oleh penyidik dalam kaitannya dengan rapat yang terjadi pada bulan Mei 2020. Karena kita tahu kajian teknis sudah dilakukan sejak April," jelas Harli.

Kajian teknis tersebut awalnya menyimpulkan bahwa Chromebook tidak efektif untuk kebutuhan pendidikan nasional. Namun, dalam waktu singkat, keputusan berubah dan pengadaan tetap dilanjutkan.

Hal ini menimbulkan kecurigaan penyidik atas kemungkinan adanya intervensi atau penyimpangan prosedur.

Latar Belakang Kasus

Kasus dugaan korupsi ini menyeruak setelah ditemukan sejumlah indikasi kejanggalan dalam pengadaan laptop Chromebook oleh Kemendikbudristek saat Nadiem menjabat. Proyek senilai hampir Rp 10 triliun ini menuai kritik luas karena efektivitas perangkat yang diragukan dan dugaan markup harga.

Hingga kini, Kejagung masih terus mendalami siapa saja pihak yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan proyek tersebut.*

(d/j006)