PADANG SIDIMPUAN - Penyidik Polres Padangsidimpuan memeriksa seorang wartawan berinisial ED pada Senin (7/7/2025) atas laporan dugaan pencemaran nama baik yang diajukan oleh seseorang yang juga berprofesi sebagai wartawan.
Pemeriksaan ini berlangsung di Mako Polres Padangsidimpuan dan menarik perhatian kalangan pers karena melibatkan rekan sesama jurnalis.
Pimpinan Redaksi salah satu media online, M. Amin Nasution, SH, yang turut mendampingi ED dalam pemeriksaan, meminta agar proses hukum berjalan profesional dan bijaksana. Ia menekankan pentingnya pendekatan restorative justice dalam penyelesaian kasus ini, agar tidak memperuncing konflik antarinsan pers.
"Penting bagi kita semua agar proses hukum berjalan tanpa intervensi yang mengganggu independensi penyidikan. Namun, pendekatan yang diambil semestinya mengedepankan pemulihan hubungan dan keadilan bagi semua pihak," ujar Amin.
Awal Mula Perselisihan: Diskusi di WhatsApp Group
Dalam keterangannya kepada media, ED menyampaikan bahwa permasalahan berawal dari diskusi di sebuah WhatsApp Group (WAG) wartawan. Pelapor saat itu membagikan sebuah link berita terkait media cetak bodong dan pembayaran koran oleh sejumlah OPD di Kota Padangsidimpuan.
Pernyataan ED yang berbunyi "Ente juga dulu aktif PNS di Korpri... sama kasusnya wartawan.. kwitansi aja," disebut menjadi pemicu laporan dugaan pencemaran nama baik tersebut.
ED menegaskan bahwa pernyataan itu dilontarkan berdasarkan informasi yang sudah menjadi konsumsi publik dan bukan ditujukan secara pribadi, melainkan bagian dari diskusi terbuka dalam grup wartawan.
"Seorang pensiunan PNS yang menjadi wartawan dan memberitakan dirinya sendiri itu tidak etis. Ini bisa mencederai independensi media," ujar ED, yang juga menjabat sebagai Sekjend Aliansi Wartawan Pemantau Polisi dan Jaksa (AWP2J) Indonesia.
Pelapor: Komentar ED Tidak Berkaitan dengan Berita
Di sisi lain, pelapor yang telah dikonfirmasi media mengakui bahwa dirinya membuat laporan ke polisi karena merasa diserang secara pribadi. Ia menyatakan bahwa kritik dari ED tidak relevan dengan isi berita dan lebih bersifat menyerang latar belakang pribadinya sebagai mantan PNS.
"Saya keberatan karena ED mengaitkan masa lalu saya saat menjadi PNS dengan pemberitaan yang saya tulis. Itu tidak ada hubungannya," ujar pelapor.
JAKARTA Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang dipimpin Nusron Wahid telah menyerahkan 195.734 bida
Pemerintahan
BALI Personil gabungan pengamanan memastikan kedatangan para delegasi negara peserta Dialogue Forum on Police Cooperation Toward Mutual
Politik
SIMALUNGUN Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, memimpin apel pagi bersama seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Sekr
Pemerintahan
MEDAN Ketua Yayasan Pusuk Buhit Efendy Naibaho yang juga Ketua DPP Parkindo (Partisipasi Kristen Indonesia) menyampaikan keprihatinannya
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan dan pembagia
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kebijakan prorakyat di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai menunjukkan hasil nyata setelah satu tahun berjalan.
Pemerintahan
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada awal perdagangan pekan ini, Senin (27/10). adsenseBerdasarkan data RTI
Ekonomi
JAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam kembali mengalami penurunan pada perdagangan awal pekan ini. Setela
Ekonomi
PADANGSIDIMPUAN Dalam upaya menjaga keamanan serta mencegah peredaran narkoba dan barang terlarang di dalam lembaga pemasyarakatan, jajar
Pemerintahan
JAKARTA Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Pusat Penerangan menggelar Retreat Nasional Sekretaris Daerah (Sekda) seIndonesia
Pemerintahan
