FBN RI hadir dengan susunan pengurus lengkap yang melibatkan berbagai tokoh masyarakat dan purnawirawan, baik dari unsur militer, akademisi, maupun sipil. Dalam struktur tersebut, posisi Dewan Penasehat diisi oleh pejabat tinggi seperti Gubernur Bali, Pangdam IX/Udayana, Kapolda Bali, hingga tokoh masyarakat dan pakar psikologi seperti Prof. Dr. dr. Suryani, Sp.J.
Ketua DPW FBN RI Provinsi Bali, Ida Bagus Putu Parta, SE, SH, menyampaikan bahwa organisasinya siap menjalankan fungsi bela negara dengan mengedepankan nilai-nilai kebangsaan dan kerjasama lintas sektor.
Kesbangpol: Verifikasi Lapangan FBN RI Telah Sesuai
Menurut Gede Adhi, FBN RI telah melalui proses verifikasi lapangan dan dinyatakan memenuhi kriteria yang ditetapkan, termasuk pengecekan lokasi sekretariat, struktur kepengurusan, hingga pola komunikasi internal organisasi.
Hingga saat ini, tercatat sebanyak 298 ormas telah resmi terdaftar di Kesbangpol Provinsi Bali. Proses verifikasi ormas terus dilakukan secara berjenjang dan menyeluruh, baik dari sisi legalitas administratif maupun kesiapan lapangan.
Kesbangpol Tegaskan Soal Isu Preman Berkedok Ormas
Menanggapi isu mengenai premanisme berkedok ormas yang kian marak, Kesbangpol menegaskan akan menyerahkan proses hukum kepada pihak kepolisian, terutama jika menyangkut unsur pidana. Sementara dari sisi administratif, Kesbangpol akan memproses pembinaan atau pencabutan legalitas ke tingkat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) maupun Kemenkumham.
"Syarat legalitas harus jelas, termasuk NPWP kelembagaan dan rekening resmi organisasi. Ini penting untuk menghindari adanya potensi penyalahgunaan dana, termasuk pencucian uang," tegas Adhi.
Hibah Hanya untuk Ormas Aktif dan Terverifikasi
Adhi juga menekankan bahwa ormas yang ingin mengajukan dana hibah wajib menunjukkan keaktifan organisasi, dengan bukti pelaporan dan telah terdaftar di kepolisian maupun Kesbangpol tingkat provinsi/kabupaten/kota. Dana hibah tidak diberikan setiap tahun, dan disesuaikan dengan kapasitas anggaran daerah.
Kesbangpol berharap ke depan semakin banyak ormas yang aktif, kredibel, dan ikut membangun Bali secara bersama.
"Kami terbuka kepada semua ormas yang ingin berkontribusi positif untuk Bali. Verifikasi ini bukan sekadar administrasi, tapi juga upaya menjamin akuntabilitas dan legalitas organisasi," pungkas Adhi.*
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mesin Electronic Data Ca
Hukum dan Kriminal
MEDAN Ribuan massa yang menamakan dirinya Aliansi Masyarakat Batak Indonesia tumpah ruah di depan Mapolda Sumut pada Rabu (9/7/2025). Me
Nasional
MEDAN Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) H. Adam Malik Medan menerima kunjungan dari perwakilan Health Holding Company (HHC), perusahaan laya
Kesehatan
MANOKWARI Sebanyak 78 putra asli Papua (OAP) berhasil lolos seleksi sebagai calon Bintara Prajurit Karier (Caba PK) TNI AD pada TA 2025.
Nasional
MEDAN Polemik mengenai status lahan perumahan Pacific Palace yang terletak di Jalan Tapian Nauli, Pasar I, Kecamatan Medan Sunggal, kemb
Pemerintahan
MEDAN Polrestabes Medan melaksanakan penanaman jagung serentak di wilayah Medan Sunggal, tepatnya di Dusun 17, Sempat Arih, Sei Semayang
Pertanian Agribisnis
JAKARTA Polemik mengenai surat permohonan pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka yang dilayangkan Forum Purnawirawan
Politik
JAKARTA Dalam rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP), DPR dan pemerintah sepakat untuk menghapus
Hukum dan Kriminal
TAPANULI TENGAH Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba (Sat Narkoba) Polres Tapanuli Tengah kembali menunjukkan komitmennya dalam pemberantas
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ketua tim penasihat hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, menegaskan bahwa kliennya tidak menerima aliran dana sepersen pun dalam p
Hukum dan Kriminal