Baru 16 Persen Cair dari Rp135 M, Satgas PRR Kebut Pemulihan Lima Puluh Kota Sebelum Tahun Ini Habis
LIMA PULUH KOTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong percepatan 40 kegiatan
NASIONAL
PADANG LAWAS UTARA — Bupati Padang Lawas Utara, Reski Basyah Harahap, S.STP., M.Si., bersama Wakil Bupati H. Basri Harahap, menghadiri kegiatan Asistensi Stamarena Polri dalam rangka Pembentukan Polres Padang Lawas Utara, yang diselenggarakan di Meeting Room Hotel Sapadia Gunungtua, Padang Lawas Utara, pada Rabu (9/7/2025).
Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh berbagai pejabat penting dari Polri, pemerintahan daerah, serta tokoh masyarakat.
Kegiatan ini bertujuan untuk mempercepat pembentukan Polres Padang Lawas Utara yang dinilai sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara yang memiliki wilayah geografis yang luas dan dinamika sosial yang terus berkembang.
Dalam sambutannya, Bupati Padang Lawas Utara Reski Basyah Harahap mengungkapkan rasa terima kasih atas langkah cepat dari Mabes Polri dalam melaksanakan asistensi tersebut.
Menurutnya, keberadaan Polres Padang Lawas Utara adalah kebutuhan mendesak guna meningkatkan pelayanan keamanan kepada masyarakat.
"Kami sangat mengapresiasi yang setinggi-tingginya atas langkah cepat dan dukungan dari Mabes Polri dalam proses asistensi ini. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara siap mendukung dari sisi penyediaan sarana prasarana, serta koordinasi lintas sektor demi terwujudnya Polres Padang Lawas Utara," ujar Bupati Reski Basyah.
Bupati Reski juga menyampaikan harapan agar proses pembentukan Polres Padang Lawas Utara dapat segera direalisasikan demi mendekatkan pelayanan keamanan kepada masyarakat serta mendukung pembangunan daerah.
Dalam kegiatan tersebut, tim asistensi yang terdiri dari Karolemtala Stamarena Polri Brigjen Pol. Dr. Haryadi, S.I.K., M.Si., Kabalemwil Rolemtala Stamarena Polri Kombes Pol Dra. A.A. Sagung Dian Kartini, serta Karorena Polda Sumut Kombes Pol Adhy Fandy Ariyanto, S.I.K., MH., melakukan verifikasi lapangan dan peninjauan terhadap aspek organisasi, personel, sarana prasarana, dan anggaran yang menjadi bagian dari proses pembentukan satuan kewilayahan baru di lingkungan Polri.
Kombes Pol Dra. A.A. Sagung Dian Kartini dalam sambutannya mengungkapkan bahwa asistensi ini bertujuan untuk memastikan kesiapan daerah dalam mendirikan Polres baru.
Verifikasi yang dilakukan akan menjadi dasar pengambilan keputusan Mabes Polri untuk pembentukan Polres Padang Lawas Utara secara bertahap dan terstruktur.
"Tujuan kegiatan ini adalah melakukan verifikasi lapangan, peninjauan aspek organisasi, personel, sarana prasarana, dan anggaran sebagai bagian dari proses pembentukan satuan kewilayahan baru di Polri. Hasil dari asistensi ini akan menjadi dasar untuk pengambilan keputusan Mabes Polri," ungkap Kombes Pol Dra. A.A. Sagung Dian Kartini.
Pada kesempatan yang sama, Wakapolres Tapsel Kompol Rapi Pinakri, S.H., SIK., MH., juga menyampaikan dukungan penuh terhadap inisiatif pembentukan Polres Padang Lawas Utara.
LIMA PULUH KOTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong percepatan 40 kegiatan
NASIONAL
LANGKAT Ketua Pemuda Muslimin Sumatera Utara (PMS) Kabupaten Langkat sekaligus Anggota DPRD Kabupaten Langkat, Edi Bahagia Sinuraya, S.IP,
POLITIK
CHONBURI Pelatih Timnas Indonesia John Herdman tampak tidak terlalu puas meski skuad Garuda berhasil menang 30 atas Timor Leste pada laga
OLAHRAGA
JAKARTA Komisi III DPR RI dipastikan masih menyusun dan melakukan harmonisasi terhadap Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset. Bahk
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pihaknya masih menunggu instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pe
EKONOMI
JAKARTA Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan pemerintah akan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengembangkan perkara dugaan korupsi proyek pembangunan jalur rel Direktorat Jenderal P
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Batu Bara melalui Bidang Perlindungan Anak
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Binjai mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Binjai membuka secara transparan tata kelol
PEMERINTAHAN
BATU BARA Penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Batu Bara kembali menjadi perhatian masyarakat. Kali ini, sorotan muncul menyusu
PEMERINTAHAN