Titiek Soeharto menyampaikan bahwa Komisi IV DPR RI akan memanggil Kementerian Pertanian untuk rapat kerja khusus membahas kasus ini pada Rabu (16/7).
"Kita setiap minggu ada rapat kerja dengan Kementerian Pertanian. Besok, soal beras oplosan ini pasti kita tanyakan," kata Titiek.
Ia juga mengingatkan pentingnya dukungan semua pihak terhadap program pemerintah dalam mencapai swasembada pangan. "Kita ingin meningkatkan urusan pangan, ya harus bareng-bareng, tertib, dan transparan," tegasnya.
Pemerintah Tegas: Tidak Ada Toleransi!
Menteri Pertanian Amran menegaskan pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi standar mutu beras premium. Ia menyebut hal ini mencederai kepercayaan publik dan mengganggu ekosistem niaga pangan nasional.
"Kami tidak akan memberi ruang bagi pengoplos beras. Ini bukan hanya persoalan bisnis, tapi soal moral dan integritas pangan nasional," tutup Amran.*