Komisi III DPR Ingatkan Aparat Hukum: Kalau Ragu dengan Bukti, Jangan Lanjut ke Persidangan
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, menekankan agar aparat penegak hukum berhatihati dalam membawa suatu perkara ke pros
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN — Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan kembali menorehkan prestasi dalam program pembinaan kemandirian warga binaan.
Kali ini, dua unit produksi unggulan rutan yakni Dapur Sehat dan Produk Tempe resmi mengantongi Sertifikat Halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI.
Sertifikat diserahkan secara simbolis oleh perwakilan BPJPH, Hazrah, kepada Kepala Rutan Kelas I Medan, Andi Surya, di ruang kerja kepala rutan.
Kegiatan ini turut disaksikan oleh jajaran pejabat struktural, pegawai rutan, serta warga binaan yang aktif terlibat dalam proses produksi.
"Sertifikasi ini merupakan pengakuan resmi bahwa produk warga binaan kami telah memenuhi standar kehalalan, kebersihan, serta keamanan pangan. Ini menjadi pemacu semangat untuk terus meningkatkan kualitas program pembinaan," ungkap Andi Surya.
Lebih lanjut, Andi menegaskan bahwa pembinaan kemandirian melalui produksi makanan halal bukan hanya sekadar pelatihan, tetapi juga bagian dari strategi reintegrasi sosial yang membekali warga binaan dengan keterampilan riil.
Pihak BPJPH dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa sertifikasi halal tidak hanya memberikan nilai religius, namun juga berperan besar dalam meningkatkan kepercayaan pasar terhadap produk buatan warga binaan, termasuk membuka potensi kerja sama distribusi secara lebih luas.
Produk tempe buatan warga binaan Rutan Kelas I Medan sendiri telah dikenal di kalangan masyarakat sekitar sebagai produk pangan yang sehat, higienis, dan bernilai jual.
Kini, dengan legalitas halal, harapannya kualitas produk dapat semakin ditingkatkan dan menjangkau pasar yang lebih besar.
Dengan capaian ini, Rutan Kelas I Medan menunjukkan komitmennya dalam mendukung program nasional jaminan produk halal, sekaligus menjadi contoh praktik baik dalam pembinaan narapidana yang tidak hanya berfokus pada pengawasan, tetapi juga pada pemberdayaan yang produktif dan berkelanjutan.*
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, menekankan agar aparat penegak hukum berhatihati dalam membawa suatu perkara ke pros
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Pemerintah Provinsi Aceh melalui Dinas Perhubungan kembali menyediakan program mudik gratis bagi masyarakat pada 2026. Progra
NASIONAL
BINJAI Pemerintah Kota Binjai melalui Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) kembali menggelar kegiatan Tausiyah Ramad
PEMERINTAHAN
JAKARTA Polemik ijazah Presiden Ke7 RI, Joko Widodo, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menemukan titik terang. Peneliti
NASIONAL
MEDAN Sidang pembacaan nota pembelaan atau pleidoi terdakwa Rasuli Efendi Siregar berlangsung di ruang utama Pengadilan Negeri Medan, Ka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke7 RI, Joko Widodo, Rismon Sianipar, mengundang Roy Suryo, dr Tifa, dan sejumla
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjalin kerja sama strategis dengan maskapai PT Pelita Air Service (Pelita Air) untuk me
NASIONAL
TAPSEL Warga Kampung Durian, Desa Batu Godang, Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan, mengeluhkan tumpukan tanah bekas
PERISTIWA
MEDAN Polda Sumatera Utara memulangkan dua dari 14 ekskavator yang sebelumnya diamankan dalam operasi penertiban tambang emas ilegal di
HUKUM DAN KRIMINAL
SOLO Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo, mengaku telah menerima permintaan maaf dari Rismon Sianipar terkait polemik tudingan
HUKUM DAN KRIMINAL