KPK Periksa Ketum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno Terkait Kasus Gratifikasi Batu Bara
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila, Japto Soerjoso
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Isu moratorium sementara pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur kembali mengemuka dan memicu perdebatan sengit di kancah politik nasional.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menyatakan pihaknya akan segera melakukan kajian mendalam terkait usulan kontroversial tersebut.
"Soal apakah perlu dimoratorium atau tidak, nanti kami akan melakukan kajian yang lebih mendalam, perlu apa tidaknya," ujar Bahtra di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/7/2025).
Usulan moratorium ini datang dari Partai NasDem yang menilai pembangunan IKN perlu disesuaikan dengan kemampuan fiskal negara serta prioritas nasional lainnya.
NasDem juga menyoroti belum adanya Keputusan Presiden (Keppres) yang mengatur pengalihan kedudukan, fungsi, dan peran IKN, sesuai amanat Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
"Mungkin itu yang menjadi pandangan teman-teman Partai NasDem kemudian berinisiatif memberikan usulan agar itu dimoratorium, tapi bagi kami, nanti akan kami lihat lebih jauh," lanjut Bahtra.
Selain mempertimbangkan aspek fiskal, DPR juga harus menimbang sejumlah program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang membutuhkan alokasi anggaran cukup besar, seperti ketahanan pangan dan program makan bergizi gratis.
"Ini kan program pemerintah pusat atau program Presiden Prabowo yang strategis, seperti ketahanan pangan, makan bergizi gratis, yang membutuhkan biaya tidak sedikit," kata Bahtra.
Komisi II DPR juga mengkaji usulan NasDem agar Wakil Presiden segera berkantor dan menempati gedung yang telah dibangun di IKN.
Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses pemindahan ibu kota secara bertahap.
"Kami harus melihat urgensinya, misalnya wakil presiden untuk berkantor di sana agar percepatan bisa lebih efektif," jelas Bahtra.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa, menegaskan bahwa memfungsikan IKN secara bertahap dengan menempatkan Wakil Presiden dan beberapa kementerian/lembaga prioritas merupakan langkah strategis yang dapat mengoptimalkan infrastruktur yang sudah terbangun.*
(km/a008)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila, Japto Soerjoso
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Samsung mulai menyingkap rencana menghadirkan kacamata pintar berbasis kecerdasan buatan (AI) yang diberi julukan Galaxy Glasses.
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Produsen smartphone asal China, Oppo, secara resmi mengumumkan bahwa ponsel lipat terbarunya, Oppo Find N6, akan diluncurkan di
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Nilai tukar rupiah dibuka menguat pada perdagangan Selasa (10/3/2026), bersamaan dengan pelemahan dolar AS. Berdasarkan data Bloom
EKONOMI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Selasa (10/3/2026) dibuka menguat signifikan. Pada pukul 09.01 WIB, IHSG terca
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan kembali menggelar Safari Ramadan dengan menyalurkan berbagai bantuan untuk mendukung kemakmuran masj
PEMERINTAHAN
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menekankan pentingnya memakmurkan masjid sebagai pusat syiar agama dalam agenda Safa
PEMERINTAHAN
JAKARTA Malam Lailatul Qadar merupakan salah satu malam paling mulia dalam Islam yang terjadi pada bulan Ramadan. Umat Islam dianjurkan
AGAMA
OlehWihadi Wijanto.MENANGGAPI berbagai isu yang berkembang di ruang publik saat ini, terutama mengenai Kebijakan Alokasi Anggaran Pendidika
OPINI
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memastikan ketersediaan pangan nasional tetap aman meski situasi geopolitik dunia
EKONOMI