Pemerintah Perkuat JKP, Menaker: Negara Hadir Saat Pekerja Kehilangan Pekerjaan
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
MEDAN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Kapolres Tapanuli Selatan (Tapsel) AKBP Yasir Ahmadi sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara yang sempat menyeret sejumlah pejabat dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) beberapa waktu lalu.
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, membenarkan bahwa Yasir diperiksa di Kota Medan pada Jumat (25/7/2025) untuk mendalami peran pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini.
"(Pemeriksaan) di Medan, (kapasitas) saksi," kata Asep kepada wartawan, Sabtu (26/7).
KPK mendalami keterkaitan Yasir dengan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Topan Ginting, Kepala Dinas PUPR Sumut nonaktif, yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka bersama empat pihak lainnya dalam proyek senilai Rp 231,8 miliar.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo juga membenarkan bahwa pemeriksaan terhadap Yasir telah dilakukan. Meski begitu, ia belum merinci lebih lanjut soal peran atau informasi yang diberikan Yasir dalam pemeriksaan tersebut.
"(AKBP Yasir Ahmadi) sudah diperiksa," ujar Budi.
"(Pemeriksaan) berlangsung baik," tambahnya.
Jabatan Baru Yasir di Polda Sumut
Untuk diketahui, AKBP Yasir Ahmadi sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Tapsel, namun per 9 Juli 2025 telah berpindah tugas sebagai Kabag RBP Rorena Polda Sumut.
Pemeriksaan terhadap Yasir menandakan meluasnya penyidikan KPK dalam kasus korupsi ini, terutama dalam menelusuri kemungkinan adanya keterlibatan pihak-pihak lain di luar lima tersangka awal.
Latar Belakang OTT dan Modus Dugaan Korupsi
Dalam OTT pada Juni lalu, KPK menangkap dan menetapkan lima tersangka:
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
JAKARTA Bareskrim Polri menyita aset senilai Rp 15,3 miliar milik keluarga bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin. Penyitaan terse
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyampaikan permintaan maaf kepada publik terkait pern
NASIONAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) bergerak cepat menindaklanjuti viralnya video yang memperlihatkan seorang personel
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Keluarga almarhumah Khoiriah Harahap di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menolak penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa industri ekstra
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Mukhtaruddin Ashraff Abu, suami Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, dalam penyidikan ka
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution resmi menetapkan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Sistem Penerima
PENDIDIKAN
JAKARTA Solidaritas antardaerah dalam upaya pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Pulau Sumatra terus menunjukkan penguatan. Pemeri
NASIONAL
JAKARTA Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel Ebenezer menyatakan akan menggugat Komisi Pemberantasa
HUKUM DAN KRIMINAL