Seskab Teddy dan Menteri Imipas Bahas Transformasi Pelayanan Publik yang Cepat dan Transparan

JAKARTA — Sekretaris Kabinet (Seskab) Republik Indonesia, Teddy Indra Wijaya, melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) atas undangan Menteri Agus Andrianto.

Pertemuan yang berlangsung pada Jumat (25/7) ini membahas sejumlah agenda strategis terkait peningkatan kualitas layanan publik yang cepat, tepat, dan transparan.

Melalui unggahan resmi di akun Instagram Sekretariat Kabinet, Seskab Teddy menyampaikan bahwa dengan jumlah pegawai Kementerian Imipas yang mencapai lebih dari 65 ribu orang, diperlukan sistem layanan yang semakin adaptif dan profesional.

"Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan terus berupaya membangun pelayanan yang cepat, tepat, dan transparan serta mudah diakses oleh masyarakat," ujar Teddy.

Pertemuan tersebut juga menyoroti 13 program akselerasi Kementerian Imipas yang sebelumnya telah dipaparkan oleh Menteri Agus dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI.

Program-program tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi Asta Cita Pemerintah.

Dalam laporannya, Menteri Agus menegaskan bahwa kementeriannya tengah mengakselerasi sejumlah program kunci, di antaranya:

- Pemberantasan Narkoba dan Penipuan di Lapas/Rutan, melalui tes urine, pembersihan blok hunian, dan rehabilitasi pengguna narkoba.

- Pemberdayaan Warga Binaan untuk mendukung ketahanan pangan dengan membina mereka dalam sektor agribisnis.

- Produksi UMKM oleh Warga Binaan, melalui intensifikasi aktivitas produktif di dalam lembaga pemasyarakatan.

- Bantuan Sosial bagi Keluarga Warga Binaan dan Masyarakat Sekitar, sebagai bentuk kepedulian sosial institusi.

- Solusi Kepadatan Lapas dan Rutan, dengan optimalisasi remisi, integrasi, dan pembaruan regulasi.

Selain itu, terdapat program digitalisasi layanan keimigrasian melalui pengembangan aplikasi terpadu dan gerbang otomatis (autogate) di bandara internasional.

Inovasi ini menjadi langkah konkret untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan publik berbasis teknologi.

Program lainnya yang mendapat perhatian adalah penguatan petugas pembina desa imigrasi (Pimpasa), pengembangan lounge khusus pekerja migran, serta rencana pembangunan lapas modern dengan konsep smart prison.

Selain itu, Kementerian Imipas juga mencanangkan pengembalian nama Poltekim dan Poltekip menjadi Akademi Imigrasi dan Akademi Ilmu Pemasyarakatan, guna menguatkan identitas kelembagaan pendidikan di bidang tersebut.

Pertemuan antara Seskab dan Menteri Imipas ini menjadi bukti nyata bahwa reformasi birokrasi dan pelayanan publik tengah didorong secara kolaboratif, lintas sektor, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.*

(d/a008)