JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah proyek fiktif di Divisi Engineering Procurement and Construction (EPC) PT Pembangunan Perumahan (Persero) atau PT PP.
Proyek-proyek yang seharusnya tidak pernah dikerjakan itu justru menjadi dasar pencairan dana hingga merugikan negara hingga Rp 80 miliar.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa modus korupsi dilakukan dengan mengajukan invoice proyek fiktif yang kemudian dicairkan oleh oknum-oknum di PT PP. Proyek tersebut diklaim dikerjakan oleh pihak ketiga atau subkontraktor, padahal tidak ada aktivitas fisik yang berlangsung di lapangan.
Baca Juga:
"Dari beberapa proyek tersebut, diduga fiktif. Jadi hanya keluar tagihan atau invoice yang digunakan sebagai dasar pencairan uang, padahal tidak ada pengerjaan proyek," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (29/7).
Baca Juga:
Aliran Dana Diduga Mengalir ke Oknum Tertentu
Budi menyebutkan bahwa dana yang cair dari proyek fiktif tersebut mengalir ke pihak-pihak tertentu, yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka.
"Dari pencairan itu, mengalir ke pihak-pihak tertentu. Dalam perkara ini, KPK sudah menetapkan beberapa tersangka," tambahnya.
Hingga kini, penyidikan masih terus berkembang. KPK melakukan penelusuran terhadap aliran dana dan potensi keterlibatan pihak lain yang terkait.
Kerugian Negara dan Barang Bukti Disita
Dalam pengembangan perkara, KPK telah menyita uang tunai senilai Rp 62 miliar yang terdiri atas:
Rp 22 miliar dalam bentuk deposito,
TOKYO Gelombang tsunami awal dampak dari gempa bumi berkekuatan Magnitudo 8,7 yang mengguncang lepas pantai Timur Jauh Rusia pada Rabu (
Internasional
JEMBRANA Sebanyak 40 kader Posyandu Desa Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, mengikuti kegiatan sosialisasi dan penyuluhan pada Senin, 28
Kesehatan
DENPASAR Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, secara resmi membuka rangkaian kegiatan Bimbingan Teknis Nasional (Bimtek) Anggota DPR
Politik
YOGYAKARTA Suasana haru menyelimuti Gedung Graha Sabha Pramana Universitas Gadjah Mada (UGM), Rabu (30/7/2025), saat prosesi Sumpah Dokt
Sosok
BANDA ACEH Komitmen TNI dalam mendukung kesejahteraan masyarakat kembali ditunjukkan melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)
Nasional
JAKARTA Pemerintah tengah mengkaji kemungkinan perubahan sistem pemilihan kepala daerah dari mekanisme langsung menjadi pemilihan oleh D
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Mantan Gubernur DKI Jakarta sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Perekonomian, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), menyampaikan
Politik
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi menetapkan harga minyak mentah hasil produksi sumur r
Ekonomi
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menunjukkan komitmennya dalam mendukung peningkatan gizi anakanak sekolah melalui Prog
Pemerintahan
MEDAN Ribuan warga Kota Medan memadati halaman depan Balai Kota dan Jalan Raden Saleh untuk menyaksikan laga final Piala AFF U23 antara
Pemerintahan