Ini Daftar Harga Pangan Terbaru PIHPS, Cabai Tembus Rp78 Ribu per Kg!
JAKARTA Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia mencatat sejumlah komoditas pangan masih be
EKONOMI
JAKARTA - Steering Committee (SC) Kongres Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) 2025 resmi menetapkan mekanisme pencalonan Ketua Umum dalam rapat yang digelar di Hall Dewan Pers, Senin (4/8/2025).
Salah satu syarat penting: bakal calon wajib mendapat dukungan dari minimal 20 persen PWI Provinsi atau sekitar delapan provinsi agar dapat mendaftar sebagai calon Ketua Umum.
.jpeg)
Ketua SC, Zulkifli Gani Ottoh, menyampaikan bahwa proses pendaftaran dibuka secara gratis, tanpa dipungut biaya. "Kita ingin memastikan bahwa proses pencalonan benar-benar terbuka dan adil untuk semua kader PWI dari seluruh Indonesia," ujarnya.
Tim Penjaringan Dibentuk, Dukungan OC Solid
Sebagai bagian dari proses seleksi, dibentuk pula Tim Penjaringan Calon Ketua Umum yang terdiri dari tujuh anggota SC dan tiga anggota OC:
Ketua OC: Marthen Selamet Susanto
Wakil Ketua OC: Raja Parlindungan Pane
Sekretaris OC: TB. Adhi
Wakil Ketua OC, Raja Parlindungan Pane menyambut baik keputusan ini dan menyebutnya sebagai keputusan solid demi kelancaran kongres.
Rapat SC dihadiri oleh tujuh anggota, termasuk dua pengganti yakni Zulkifli Gani Ottoh, Totok Suryanto, Dwikora Putra, Zacky Anthony, Lutfi L. Hakim, Marah Sakti Siregar, dan Diapari Sibatangkayu.
Isu PWI Banten Disepakati Jalan Tengah
Dalam rapat itu juga, SC menyelesaikan isu terkait keikutsertaan dua kubu PWI Banten. Kedua kubu, hasil Konferprov dan Konferensi Luar Biasa, dinyatakan sah sebagai peserta Kongres PWI 2025, dan masing-masing diberi satu suara dari total tiga suara Banten.
"Kita utamakan semangat persatuan. Maka, dua suara untuk dua kubu ini adalah solusi adil," ujar Zulkifli.
DPT Gunakan Data Kongres PWI Bandung 2023
Untuk Daftar Pemilih Tetap (DPT), SC memutuskan menggunakan data yang sama seperti Kongres PWI sebelumnya di Bandung, September 2023. Keputusan ini juga merupakan hasil aspirasi dari dua Ketua Umum PWI yang tengah berjalan.
Masa Bakti 2025–2030: Pemulihan Normalitas Organisasi
Masa bakti kepengurusan hasil Kongres PWI 2025 akan berlaku selama lima tahun penuh, dari 2025 hingga 2030. Hal ini bertujuan untuk memulihkan stabilitas organisasi, setelah kepengurusan hasil Kongres 2023 dinilai tidak berjalan dengan baik dan memicu dualisme.
Kongres Digelar di Cikarang, Persiapan Sudah 70 Persen
OC melaporkan bahwa persiapan teknis kongres telah mencapai 70 persen. Kongres PWI 2025 dijadwalkan berlangsung pada 29–30 Agustus 2025, bertempat di BPPTIK Komdigi, Cikarang, Kabupaten Bekasi.
"Undangan resmi untuk seluruh peserta akan dikirimkan mulai besok," tutup Zulkifli.*
JAKARTA Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia mencatat sejumlah komoditas pangan masih be
EKONOMI
JAKARTA Sidang lanjutan kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan
HUKUM DAN KRIMINAL
MAGELANG Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan pemerintah tengah menjalankan intervensi gizi secara menyeluruh mel
NASIONAL
BANDUNG Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat menetapkan dua tersangka dalam kasus video bermuatan pornografi yang melibatkan figur
ENTERTAINMENT
SABAH Kebakaran besar melanda kawasan permukiman padat di Kampung Bahagia, Batu Sapi, Sandakan, Sabah, Malaysia, pada Minggu (19/4/2026)
INTERNASIONAL
JAKARTA PT Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) nonsubsidi tabung 12 kilogram menjadi Rp228.000 per t
EKONOMI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) membuka perdagangan awal pekan dengan penguatan pada Senin, 20 April 2026. Indeks bergerak di z
EKONOMI
JAKARTA Guntur Romli dari PDI Perjuangan merespons pernyataan Wakil Presiden ke10 dan ke12 RI Jusuf Kalla yang mengklaim berperan besar
POLITIK
MALUKU Agrapinus Rumatora atau yang dikenal dengan nama Nus Kei, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Maluku Tenggara, tewas setelah menjadi
PERISTIWA
JAKARTA Projo meluruskan pernyataan Wakil Presiden ke10 dan ke12 RI Jusuf Kalla terkait klaim dirinya yang menyebut berperan besar dalam
POLITIK