PADANG SIDIMPUAN - Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan, Rusydi Nasution, menekankan pentingnya Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW) sebagai pedoman utama dalam membangun daerah secara berkeadilan dan berkelanjutan.
Menurut politisi Partai Gerindra tersebut, tanpa Perda RTRW, pembangunan akan cenderung tidak terarah. Akibatnya, pengalokasian anggaran dan pemanfaatan sumber daya bisa menjadi tidak efektif dan berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat.
"Dampak daerah yang tidak memiliki Perda RTRW ini adalah alokasi anggaran dan sumber daya akan sia-sia. Pada akhirnya, hal itu akan menurunkan kualitas hidup masyarakat serta memicu konflik sektoral dan antarwarga," kata Rusydi kepada wartawan.
Baca Juga:
Ia menegaskan bahwa RTRW merupakan landasan hukum yang mengatur pemanfaatan ruang wilayah secara tepat, serta mampu mengarahkan pembangunan sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah.
Saat ini, Kota Padangsidimpuan dihadapkan pada keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, kata Rusydi, pemanfaatan ruang yang terarah dan kepastian hukum menjadi sangat penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
Baca Juga:
"Perda RTRW tak bisa ditawar-tawar lagi. Ini harus menjadi keputusan bersama untuk masa depan Padangsidimpuan yang lebih maju dan berkualitas," ujar Ketua DPC Partai Gerindra tersebut.
Proses legislasi Perda RTRW sendiri tengah berlangsung di DPRD. Rusydi berharap semua fraksi di DPRD dapat bekerja secara optimal dan bersinergi dalam percepatan pembentukan perda strategis ini.
"Saya mendorong agar fraksi-fraksi di DPRD bekerja optimal mewujudkannya. Ini adalah bentuk tanggung jawab bersama demi kepentingan masyarakat Sidimpuan," tutup mantan bankir itu. *
JAKARTA Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyampaikan apresiasi atas capaian pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,12
Ekonomi
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi menunjuk Komjen Pol. Dedi Prasetyo sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik I
Nasional
TAPANULI SELATAN Seorang pemilik yayasan pondok pesantren di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara,
Hukum dan Kriminal
PADANGSIDIMPUAN Pemerintah Kota Padangsidimpuan melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama Kantor Bea dan Cukai Sibolga mela
Hukum dan Kriminal
LANGKAT Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Kahiyang Ayu, kembali menu
Pertanian Agribisnis
MEDAN Rumah Sakit (RS) Adam Malik kembali menegaskan komitmen dalam pelayanan stroke di Sumatera Utara (Sumut) dan sekitarnya. Hal ini s
Kesehatan
PADANGSIDIMPUAN Pemerintah Kota Padangsidimpuan melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama Bea Cukai Sibolga, Polres Padangs
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah memutuskan untuk menambah kuota undangan bagi masyarakat umum dalam rangka menghadiri Upacara Peringatan Hari Ulang T
Nasional
TAPANULI SELATAN Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat ketahanan pangan dan mengurangi a
Pemerintahan
MANDAILING NATAL Dugaan pelanggaran etika yang menyeret nama salah satu kepala sekolah di Kabupaten Mandailing Natal kembali menjadi per
Hukum dan Kriminal
