Modus: Mengurangi Kualitas Barang Bansos
Penyidikan ini merupakan pengembangan kasus dugaan korupsi bansos presiden yang pertama kali diumumkan KPK pada 26 Juni 2024.
Baca Juga:
Dalam kasus ini, KPK menduga adanya pengurangan kualitas barang bantuan, yang semestinya disalurkan kepada masyarakat terdampak pandemi.
"Total kerugian negara akibat praktik korupsi dalam pengadaan bansos ini diperkirakan mencapai Rp125 miliar," ujar Budi Prasetyo.
Baca Juga:
Jokowi Dukung Proses Hukum
Pada 27 Juni 2024, Presiden ke-7 RI Joko Widodo secara terbuka mendukung langkah KPK mengusut tuntas kasus ini.
Ia menegaskan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam penyelewengan dana bansos harus bertanggung jawab secara hukum.
"Silakan diproses. Negara harus hadir memastikan setiap sen bantuan sampai kepada rakyat," kata Jokowi saat itu.*
(at/j006)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Te
Nasional
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan permintaan keterangan terhadap mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus
Nasional
DENPASAR Cuaca di wilayah Provinsi Bali hari ini secara umum diprediksi cerah berawan, namun beberapa daerah akan mengalami hujan ringan p
Nasional
JAKARTA Warga DKI Jakarta diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi perubahan cuaca yang signifikan pada hari ini, Kamis (7/8/2025
Nasional
SUMATERA UTARA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Utara dan sekitarnya. M
Nasional
PADANG SIDIMPUAN Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia yang ke80, masyarakat Gang Muhajirin, Kelurahan Wek III,
Nasional
BALI Kepolisian Daerah (Polda) Bali melaksanakan acara ground breaking pembangunan rumah negara yang diperuntukkan bagi para pejabat tingg
Nasional
MEDAN Pemerintah Kabupaten Nias Utara bersama DPRD Nias Utara melakukan audensi dengan sejumlah instansi Provinsi Sumatera Utara dalam ran
Pemerintahan
SEMARANG Mantan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu atau yang akrab disapa Mbak Ita, menyampaikan pembelaannya dalam sidang
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi peluang pengusutan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan rumah praju
Hukum dan Kriminal
