Kapolri: Perpanjangan Masa Pensiun hingga 60 Tahun Jadi Hak Prerogatif Presiden
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Joedianto Soejonopoetro (JS), Direktur PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk., sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) Presiden untuk penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek tahun 2020.
Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (6/8), dan Joedianto hadir dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT Indomarco Adi Prima, salah satu perusahaan yang terlibat dalam distribusi bansos pada masa pandemi.
"Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK atas nama JS," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, saat dikonfirmasi awak media.
Sejumlah Nama Lain Juga Dipanggil
Selain Joedianto, penyidik KPK juga telah memanggil sejumlah pihak dari kalangan aparatur sipil negara (ASN) di Kementerian Sosial dan petinggi perusahaan swasta lainnya.
Pada Senin (4/8), KPK memanggil:
AD, Direktur PT Subur Jaya Gemilang
Robbin Saputra, ASN Kemensos
Kemudian, pada Selasa (5/8), tiga ASN dari Kemensos turut diperiksa:
Iskandar Zulkarnaen
Firmansyah, Kasubbag Verifikasi dan Akuntansi Sekretariat Ditjen Linjamsos
Rizki Maulana, Kasubbag Kepegawaian Sekretariat Ditjen Linjamsos
Modus: Mengurangi Kualitas Barang Bansos
Penyidikan ini merupakan pengembangan kasus dugaan korupsi bansos presiden yang pertama kali diumumkan KPK pada 26 Juni 2024.
Dalam kasus ini, KPK menduga adanya pengurangan kualitas barang bantuan, yang semestinya disalurkan kepada masyarakat terdampak pandemi.
"Total kerugian negara akibat praktik korupsi dalam pengadaan bansos ini diperkirakan mencapai Rp125 miliar," ujar Budi Prasetyo.
Jokowi Dukung Proses Hukum
Pada 27 Juni 2024, Presiden ke-7 RI Joko Widodo secara terbuka mendukung langkah KPK mengusut tuntas kasus ini.
Ia menegaskan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam penyelewengan dana bansos harus bertanggung jawab secara hukum.
"Silakan diproses. Negara harus hadir memastikan setiap sen bantuan sampai kepada rakyat," kata Jokowi saat itu.*
(at/j006)
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
MEDAN Transformasi digital menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan res
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak seluruh pemerintah kota di Indonesia memperkuat kolaborasi untuk mendorong inves
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmennya dalam memperkuat transformasi digital pemerintahan melalui sinergi denga
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal bahwa harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax berpotensi mengalami penurunan
EKONOMI
JAKARTA Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur mengizinkan media melakukan siaran langsung (live) pada sidang perdana Tifauzia Tyassuma al
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyiapkan santunan bagi peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon pe
NASIONAL
JAKARTA Komisi I DPR RI menyetujui dua Rancangan UndangUndang (RUU) tentang pengesahan kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan Tu
POLITIK