
KPK Periksa Nadiem Makarim Hari Ini Terkait Dugaan Korupsi Google Cloud di Kemendikbudristek
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Te
NasionalJAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Joedianto Soejonopoetro (JS), Direktur PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk., sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) Presiden untuk penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek tahun 2020.
Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (6/8), dan Joedianto hadir dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT Indomarco Adi Prima, salah satu perusahaan yang terlibat dalam distribusi bansos pada masa pandemi.
"Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK atas nama JS," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, saat dikonfirmasi awak media.
Baca Juga:
Sejumlah Nama Lain Juga Dipanggil
Selain Joedianto, penyidik KPK juga telah memanggil sejumlah pihak dari kalangan aparatur sipil negara (ASN) di Kementerian Sosial dan petinggi perusahaan swasta lainnya.
Baca Juga:
Pada Senin (4/8), KPK memanggil:
AD, Direktur PT Subur Jaya Gemilang
Robbin Saputra, ASN Kemensos
Kemudian, pada Selasa (5/8), tiga ASN dari Kemensos turut diperiksa:
Iskandar Zulkarnaen
Firmansyah, Kasubbag Verifikasi dan Akuntansi Sekretariat Ditjen Linjamsos
Rizki Maulana, Kasubbag Kepegawaian Sekretariat Ditjen Linjamsos
Modus: Mengurangi Kualitas Barang Bansos
Penyidikan ini merupakan pengembangan kasus dugaan korupsi bansos presiden yang pertama kali diumumkan KPK pada 26 Juni 2024.
Dalam kasus ini, KPK menduga adanya pengurangan kualitas barang bantuan, yang semestinya disalurkan kepada masyarakat terdampak pandemi.
"Total kerugian negara akibat praktik korupsi dalam pengadaan bansos ini diperkirakan mencapai Rp125 miliar," ujar Budi Prasetyo.
Jokowi Dukung Proses Hukum
Pada 27 Juni 2024, Presiden ke-7 RI Joko Widodo secara terbuka mendukung langkah KPK mengusut tuntas kasus ini.
Ia menegaskan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam penyelewengan dana bansos harus bertanggung jawab secara hukum.
"Silakan diproses. Negara harus hadir memastikan setiap sen bantuan sampai kepada rakyat," kata Jokowi saat itu.*
(at/j006)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Te
NasionalJAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan permintaan keterangan terhadap mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus
NasionalDENPASAR Cuaca di wilayah Provinsi Bali hari ini secara umum diprediksi cerah berawan, namun beberapa daerah akan mengalami hujan ringan p
NasionalJAKARTA Warga DKI Jakarta diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi perubahan cuaca yang signifikan pada hari ini, Kamis (7/8/2025
NasionalSUMATERA UTARA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Utara dan sekitarnya. M
NasionalPADANG SIDIMPUAN Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia yang ke80, masyarakat Gang Muhajirin, Kelurahan Wek III,
NasionalBALI Kepolisian Daerah (Polda) Bali melaksanakan acara ground breaking pembangunan rumah negara yang diperuntukkan bagi para pejabat tingg
NasionalMEDAN Pemerintah Kabupaten Nias Utara bersama DPRD Nias Utara melakukan audensi dengan sejumlah instansi Provinsi Sumatera Utara dalam ran
PemerintahanSEMARANG Mantan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu atau yang akrab disapa Mbak Ita, menyampaikan pembelaannya dalam sidang
Hukum dan KriminalJAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi peluang pengusutan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan rumah praju
Hukum dan Kriminal