Wali Kota Tanjungbalai Usulkan Alur Pelayaran Pelabuhan Diperlebar di Atas 80 Meter, Ini Alasannya
BOGOR Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menghadiri rapat koordinasi sinkronisasi teknis rencana penetapan Alur Pelayaran Masuk Pe
PEMERINTAHAN
JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka menerima jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (8/8/2025), untuk mendengarkan langsung aspirasi dari para kepala desa di seluruh Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu strategis disampaikan kepada Wapres, mulai dari usulan peningkatan alokasi dana operasional desa, hingga permintaan dukungan atas 22.000 desa yang hingga kini masih berstatus sebagai kawasan hutan.
Ketua Umum DPP APDESI, Surta Wijaya, menyampaikan harapan agar pemerintah pusat dapat meningkatkan alokasi dana operasional desa dari 3 persen menjadi 5 persen dari total dana desa.
Langkah ini diharapkan mampu memperlancar jalannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat desa.
"Usulan ini sangat penting agar roda pemerintahan desa dapat berjalan lebih efisien, sekaligus mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat," ujar Surta seusai pertemuan.
Sebagai informasi, ketentuan alokasi maksimal 3 persen dana operasional desa saat ini diatur dalam Permendes PDTT Nomor 8 Tahun 2022.
Isu lain yang mengemuka dalam dialog adalah terkait desa-desa yang berada di dalam kawasan hutan.
Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi DPP APDESI, Asri Anas, menyampaikan bahwa sekitar 22.000 desa menghadapi hambatan pembangunan karena berada di wilayah yang dikategorikan sebagai kawasan hutan.
"Kami berharap ada dukungan dari Wapres dan pemerintah pusat agar status desa-desa ini bisa ditinjau kembali demi kepastian hukum dan pengembangan ekonomi masyarakat desa," kata Asri.
Kondisi ini tidak hanya terjadi di wilayah terpencil, namun juga di berbagai daerah padat penduduk seperti Jawa Barat dan Aceh.
Dampaknya, masyarakat tidak dapat mengembangkan lahan pertanian dan perkebunan yang telah mereka kelola secara turun-temurun.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wapres Gibran menyampaikan bahwa semua masukan akan dikaji dan menjadi perhatian pemerintah.
Ia menegaskan bahwa pembangunan desa merupakan fondasi utama pembangunan nasional, sebagaimana tertuang dalam Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto.
"Kami mendengar langsung dari para kepala desa. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk membangun Indonesia dari pinggiran, dimulai dari desa," ujar Wapres.
Gibran juga mengapresiasi peran strategis APDESI dalam mendukung program-program prioritas nasional seperti Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan Program Makanan Bergizi Gratis.
Dalam suasana pertemuan yang hangat dan terbuka, sebanyak 30 pengurus APDESI hadir untuk menyampaikan hasil rapat kerja nasional (Rakernas) yang sebelumnya digelar pada hari yang sama.
Wapres juga berpesan agar semangat kolaborasi dan sinergi antara pemerintah desa dan pusat terus diperkuat untuk mempercepat terwujudnya Indonesia Emas 2045.*
(at/a008)
BOGOR Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menghadiri rapat koordinasi sinkronisasi teknis rencana penetapan Alur Pelayaran Masuk Pe
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim memberikan dukungan langsung kepada kontingen Gerakan Pramuka Kota Tanjungbalai yang me
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2026 yang menegaskan putusan bebas dalam perkar
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 3.752 gempa susulan terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga K
PERISTIWA
BOGOR Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah informasi mengenai operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat di Kabupate
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh berinisial FD, 58 tahun, dan seorang pria berinisial AM, 22 tahun, dijerat dengan Pasal 46
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sumatera Utara (BEM USU) menggelar aksi unjuk rasa di
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih memiliki lima jabatan yang belum terisi. Kepala Badan Kepegawaian Pemerintah Provinsi Sum
PEMERINTAHAN
MEDAN Kepala Seksi Operasi dan Latihan (Kasiopslat) Wing Udara 1 Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Kepulauan Riau, Mayor Laut Faisal Mul
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan mencatat 170 unit rumah rusak akibat cuaca ekstrem yang melanda sejumlah wil
PERISTIWA