Diperkirakan sekitar 15.000 kepala keluarga terdampak akibat konflik lahan ini, dengan luas area yang disengketakan mencapai 50.000 hektar. Lian menambahkan bahwa gugatan ini bukan bentuk perlawanan terhadap pemerintah, melainkan perjuangan untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.
Baca Juga:
Harapan kepada Presiden
Baca Juga:
Tokoh masyarakat lainnya, Roni Nasution, turut menyuarakan harapan agar Presiden RI Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini.
"Kami tidak menentang negara, kami hanya minta negara hadir dengan integritas dan menjalankan hukum yang adil. Kami ingin Presiden Prabowo mewujudkan reforma agraria sejati, dan mengevaluasi kebijakan Satgas PKH yang melegalkan kebun tanpa plasma," tutup Roni.*
MEDAN Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara (Sumut) mencatat kemajuan signifikan dalam proses penyaluran bantuan pangan berupa beras
Ekonomi
JAKARTA Polisi masih mendalami dugaan pencabulan yang melibatkan Ketua Rukun Tetangga (RT) terhadap seorang anak berusia 12 tahun berini
Hukum dan Kriminal
PEMATANGSIANTAR Dalam suasana yang penuh khidmat dan semangat nasionalisme, pelantikan Pengurus Cabang Keluarga Besar 0216 Forum Komunik
Komunitas
JAKARTA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan telah menyelesaikan proses analisis terhadap 122 juta rekenin
Ekonomi
ASAHAN Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan, Adrea Retha Zulhelfi, resmi dicopot dari jabatannya. Langkah ini diambil menyus
Hukum dan Kriminal
BANGKOK Dua warga negara Malaysia, Ong Yik Leong (26) dan Gan Xiao Zhen (27), menjadi korban pembakaran yang terjadi di area pusat perbe
Internasional
PATI Bupati Pati, Sudewo, akhirnya memutuskan untuk membatalkan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) y
Pemerintahan
Berita
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa keselamat
Nasional
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, secara resmi mengajukan uji materi terhadap Pasal 21 UndangUndang Pemberant
Hukum dan Kriminal