Tapanuli Selatan – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan menerima alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai bagian dari penyaluran total Rp674 miliar yang diberikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada seluruh kabupaten/kota di wilayah tersebut. Penyaluran ini dilaksanakan di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jumat (8/8/2025).
Dana ini merupakan pembayaran utang DBH tahun anggaran 2023–2024, yang selama ini menjadi harapan besar pemerintah daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan dan penyelesaian kewajiban kepada pihak ketiga.
Baca Juga:
Komitmen Transparansi dan Akuntabilitas
Baca Juga:
Bupati Tapanuli Selatan, H. Gus Irawan Pasaribu, menyampaikan komitmennya untuk mengelola dana tersebut secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
"Pengelolaan DBH ini harus mendukung visi dan misi pembangunan Tapanuli Selatan, sejalan dengan program strategis pemerintah provinsi dan Asta Cita Presiden serta Wakil Presiden Republik Indonesia," ujarnya.
Bupati juga menegaskan pentingnya sinergi lintas pemerintahan untuk memastikan bahwa program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.
Dorong Pembangunan Berkeadilan
Penyaluran dana ini, menurut Bupati Gus Irawan, menjadi penggerak utama dalam memperlancar roda pembangunan daerah, baik infrastruktur, pelayanan publik, maupun upaya menyelesaikan kewajiban terhadap mitra kerja dan pihak ketiga.
"DBH ini bukan hanya tentang anggaran, tetapi tentang amanah dan tanggung jawab kita dalam mewujudkan pembangunan berkeadilan di seluruh wilayah Tapanuli Selatan," tambahnya.
Gubernur Sumut: Ini Bukan Sekadar Kewajiban
Gubernur Sumatera Utara, M. Bobby Afif Nasution, dalam sambutannya menegaskan bahwa penyaluran DBH ini adalah bagian dari strategi besar memperkuat kolaborasi antarpemerintah dalam upaya mewujudkan pemerataan pembangunan.
"Ini bukan hanya pemenuhan kewajiban, tetapi bagian dari ikhtiar kita bersama memperkuat sinergi pusat, provinsi, dan kabupaten/kota," ujar Gubernur Bobby.
Harapan untuk Pemerataan dan Kesejahteraan
Penyaluran DBH ini diharapkan mampu mempercepat pelaksanaan program-program strategis daerah, memperkuat pelayanan publik, dan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi daerah demi kesejahteraan masyarakat Tapanuli Selatan.*
JAKARTA Polisi masih mendalami dugaan pencabulan yang melibatkan Ketua Rukun Tetangga (RT) terhadap seorang anak berusia 12 tahun berini
Hukum dan Kriminal
PEMATANGSIANTAR Dalam suasana yang penuh khidmat dan semangat nasionalisme, pelantikan Pengurus Cabang Keluarga Besar 0216 Forum Komunik
Komunitas
JAKARTA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan telah menyelesaikan proses analisis terhadap 122 juta rekenin
Ekonomi
ASAHAN Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan, Adrea Retha Zulhelfi, resmi dicopot dari jabatannya. Langkah ini diambil menyus
Hukum dan Kriminal
BANGKOK Dua warga negara Malaysia, Ong Yik Leong (26) dan Gan Xiao Zhen (27), menjadi korban pembakaran yang terjadi di area pusat perbe
Internasional
PATI Bupati Pati, Sudewo, akhirnya memutuskan untuk membatalkan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) y
Pemerintahan
Berita
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa keselamat
Nasional
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, secara resmi mengajukan uji materi terhadap Pasal 21 UndangUndang Pemberant
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa anggaran program Sekolah Rakyat pada Tahun Anggaran 2026 akan mengalami
Pendidikan