Nadiem Divonis 10 Tahun Penjara, Wajib Bayar Uang Pengganti Rp809,5 Miliar
JAKARTA Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa kasus dugaan
HUKUM DAN KRIMINAL
Tapanuli Selatan – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan menerima alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai bagian dari penyaluran total Rp674 miliar yang diberikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada seluruh kabupaten/kota di wilayah tersebut. Penyaluran ini dilaksanakan di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jumat (8/8/2025).
Dana ini merupakan pembayaran utang DBH tahun anggaran 2023–2024, yang selama ini menjadi harapan besar pemerintah daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan dan penyelesaian kewajiban kepada pihak ketiga.
Komitmen Transparansi dan Akuntabilitas
Bupati Tapanuli Selatan, H. Gus Irawan Pasaribu, menyampaikan komitmennya untuk mengelola dana tersebut secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
"Pengelolaan DBH ini harus mendukung visi dan misi pembangunan Tapanuli Selatan, sejalan dengan program strategis pemerintah provinsi dan Asta Cita Presiden serta Wakil Presiden Republik Indonesia," ujarnya.
Bupati juga menegaskan pentingnya sinergi lintas pemerintahan untuk memastikan bahwa program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.
Dorong Pembangunan Berkeadilan
Penyaluran dana ini, menurut Bupati Gus Irawan, menjadi penggerak utama dalam memperlancar roda pembangunan daerah, baik infrastruktur, pelayanan publik, maupun upaya menyelesaikan kewajiban terhadap mitra kerja dan pihak ketiga.
"DBH ini bukan hanya tentang anggaran, tetapi tentang amanah dan tanggung jawab kita dalam mewujudkan pembangunan berkeadilan di seluruh wilayah Tapanuli Selatan," tambahnya.
Gubernur Sumut: Ini Bukan Sekadar Kewajiban
Gubernur Sumatera Utara, M. Bobby Afif Nasution, dalam sambutannya menegaskan bahwa penyaluran DBH ini adalah bagian dari strategi besar memperkuat kolaborasi antarpemerintah dalam upaya mewujudkan pemerataan pembangunan.
"Ini bukan hanya pemenuhan kewajiban, tetapi bagian dari ikhtiar kita bersama memperkuat sinergi pusat, provinsi, dan kabupaten/kota," ujar Gubernur Bobby.
Harapan untuk Pemerataan dan Kesejahteraan
Penyaluran DBH ini diharapkan mampu mempercepat pelaksanaan program-program strategis daerah, memperkuat pelayanan publik, dan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi daerah demi kesejahteraan masyarakat Tapanuli Selatan.*
JAKARTA Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa kasus dugaan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan pola penyebaran promosi judi online (judol) di media sosi
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dalam kon
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji, Yaqut Cholil Qoumas, telah menjalani
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara menegaskan komitmennya mendukung upaya pemerintah pusat dalam mencegah penyebaran pah
PEMERINTAHAN
MEDAN Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap mengajak para pakar perencana pembangunan dari berbagai daerah di Indonesia untuk berk
PEMERINTAHAN
JAKARTA Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memaparkan sejumlah pertimbangan y
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 10 tahun penjara
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengingatkan pemerintah kota di seluruh Indonesia agar tidak hanya fokus membangun gedung
PEMERINTAHAN
BATU BARA Rentetan dugaan kasus pencurian yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir di Kecamatan Talawi dan Kecamatan Tanjung Tiram sem
HUKUM DAN KRIMINAL