Surya Paloh Instruksikan Fraksi NasDem Panggil KPK? Pertanyakan Terminologi OTT

Kritik terhadap Drama Hukum

Lebih lanjut, Surya Paloh menyatakan, Partai NasDem tetap mendukung penegakan hukum yang profesional dan transparan. Namun, ia menyayangkan apabila proses hukum diawali dengan "drama".

"Yang NasDem sedih, asalnya ada drama dulu, baru penegakan hukum. Sesudah penegakan hukum, nanti mengharap amnesti. Itu tidak bagus juga," ujarnya.

Ia juga meminta kader NasDem untuk tidak buru-buru membuat pernyataan yang terkesan membela diri serta mempertanyakan masih berlakunya asas praduga tak bersalah di ruang publik Indonesia.

"Apakah asas praduga tidak bersalah itu sama sekali tidak laku lagi di negeri ini?" tuturnya.

Latar Belakang OTT Bupati Koltim

Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, sebagai tersangka dugaan suap proyek peningkatan fasilitas RSUD Kelas D/Pratama menjadi Kelas C. Dalam prosesnya, terungkap bahwa Abdul Azis diduga meminta fee proyek hingga Rp9 miliar kepada pihak rekanan.

Proyek tersebut merupakan bagian dari program strategis nasional dan dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2025.*

(oz/j006)