DJP Bantah Isu Pajak untuk PSK: Tidak Ada Kebijakan Seperti Itu!

JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberikan klarifikasi terkait kabar yang beredar di media sosial mengenai rencana pemungutan pajak penghasilan (PPh) bagi pekerja seks komersial (PSK).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli, secara tegas membantah adanya kebijakan tersebut.

"Tidak ada kebijakan khusus untuk memungut pajak dari pekerja seks komersial," tegas Rosmauli, Sabtu (9/8/2025).

Baca Juga:

• LPSK Tegaskan Komitmen Perlindungan bagi Jurnalis yang Jadi Saksi atau Korban Ancaman
• DJP Sumut II Siap Didik Pegawai Pemko Siantar Jadi Juru Sita Pajak, Wali Kota Wesly Sambut Baik

Kabar yang beredar tersebut berasal dari pernyataan mantan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Mekar Satria Utama, yang diangkat kembali oleh pihak tidak bertanggung jawab.

Menurut Rosmauli, Mekar pada saat itu hanya menjelaskan unsur subjektif dan objektif sebagai wajib pajak sesuai ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), bukan mengumumkan kebijakan baru.

Baca Juga:

• Polisi Klarifikasi: Tidak Ditemukan Praktik Perjudian Tembak Ikan di Seirampah
• Sri Mulyani Tetapkan Aturan Baru Pajak Kripto Mulai 2026: PPh Naik, PPN Nol Persen

"Pernyataan tersebut bukan pengumuman kebijakan, dan konteksnya tidak relevan," ujarnya.

Rosmauli menyesalkan beredarnya informasi yang menyesatkan tersebut, yang dapat menimbulkan kebingungan dan kekhawatiran di masyarakat.

Dia mengimbau agar pengguna media sosial lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi dengan memperhatikan relevansi dan keakuratan sumber berita.

"Kami mengimbau masyarakat untuk selalu memeriksa kebenaran informasi melalui kanal resmi Kementerian Keuangan dan DJP, atau sumber berita yang tepercaya, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan," tambah Rosmauli.

Sebagai informasi, salah satu akun media sosial mengunggah berita yang menyebut Kemenkeu akan mengenakan PPh terhadap PSK dengan alasan setiap kegiatan yang menghasilkan penghasilan menjadi objek pajak.

Unggahan tersebut juga menyertakan kutipan dari Mekar Satria Utama, meskipun yang bersangkutan sudah tidak menjabat di posisi tersebut.*

LPSK Tegaskan Komitmen Perlindungan bagi Jurnalis yang Jadi Saksi atau Korban Ancaman

DJP Sumut II Siap Didik Pegawai Pemko Siantar Jadi Juru Sita Pajak, Wali Kota Wesly Sambut Baik

Polisi Klarifikasi: Tidak Ditemukan Praktik Perjudian Tembak Ikan di Seirampah

Sri Mulyani Tetapkan Aturan Baru Pajak Kripto Mulai 2026: PPh Naik, PPN Nol Persen

Heboh! Amplop Kondangan Kena Pajak? Ini Klarifikasi Resmi dari DJP

Tersangka Kasus Kematian Brigadir Nurhadi, Misri Puspita Sari, Ajukan Permohonan Justice Collaborator ke LPSK