Polda Sumut Gagalkan Penyelundupan 150 Kg Sabu Jaringan Malaysia-Indonesia, 4 Orang Ditangkap
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menggagalkan penyelundupan sabu seberat sekitar 150 kilogram yang diduga merupakan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN – Tim penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Pidsus Kejati Sumut) melakukan penggeledahan di dua lokasi berbeda pada Senin (11/8/2025), terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) dalam pengadaan dua unit kapal tunda kapasitas 2x1.800 HP tahun 2019.
Dua lokasi tersebut adalah Kantor PT Pelabuhan Indonesia I (Pelindo) Belawan, tepatnya di Gedung Rapat dan Hotel (GRH) Pelindo I, Jalan Lingkar Pelabuhan, Belawan II, Medan, serta Kantor PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS).
Kepala Kejati Sumut, Harli Siregar, melalui Pelaksana Harian (Plh) Kasi Penkum, M Husairi, membenarkan penggeledahan yang dipimpin langsung Asisten Pidsus, Mochamad Jefry. Ia menyebut, tindakan ini merupakan kelanjutan proses penyidikan intensif, dan telah mengantongi izin resmi dari Pengadilan Negeri (PN) Medan.
"Penggeledahan ini dilakukan untuk mencari alat bukti tambahan atas dugaan korupsi pengadaan 2 unit kapal tunda untuk Cabang Dumai antara PT Pelindo I (Persero) dan PT DPS (Persero) dengan nilai kontrak mencapai Rp135,8 miliar," ujar Husairi.
Setibanya di lokasi, tim penyidik langsung menyisir beberapa ruangan di lantai 8 hingga ruang kerja di basement gedung utama GRH Pelindo I Belawan. Dari hasil penyidikan sementara, diduga terjadi penyimpangan dalam pembayaran pekerjaan yang mengakibatkan kedua kapal tunda tersebut belum dapat difungsikan hingga kini.
"Diduga pembayaran dilakukan tidak sesuai ketentuan, sehingga pekerjaan tidak tuntas sebagaimana mestinya," jelasnya.
Selain di Pelindo, tim juga menggeledah Kantor PT DPS karena diyakini masih menyimpan dokumen penting, seperti surat perencanaan, dokumen pembayaran, serta file elektronik terkait proyek.
Sejauh ini, tim penyidik telah memeriksa sedikitnya 20 saksi, termasuk dari PT Pelindo, Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) selaku konsultan, serta pihak PT DPS sebagai penyedia jasa. Kejati juga menggandeng PT ITS Tekno Sains Surabaya untuk audit teknis dan telah berkoordinasi dengan BPKP Sumut guna menghitung kerugian negara secara resmi.
"Kami berharap dalam waktu dekat dapat ditentukan siapa saja yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini," pungkas Husairi.*
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menggagalkan penyelundupan sabu seberat sekitar 150 kilogram yang diduga merupakan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut memantau temuan fasilitas mewah di kawasan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Amry KS Pelawi, terpidana kasus korupsi pembuatan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengamat komunikasi politik M. Jamiluddin Ritonga menilai Partai Solidaritas Indonesia (PSI) masih menghadapi tantangan untuk lo
POLITIK
JAKARTA Advokat Hotman Paris Hutapea menyatakan tidak setuju dengan rencana pengaturan mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan pengad
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Maskapai TransNusa membuka rute penerbangan langsung Manado (MDC)Makassar (UPG) dan Makassar (UPG)Manado (MDC) mulai Senin, 28
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung mengamankan mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 20132017 berin
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kasus jaksa berinisial EMN yang diduga menodongkan senjata api kepada warga bernama Ayatullah Komeni di Medan kini berakhir damai.
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Rencana pemerintah membentuk Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi (BUK Migas) dinilai perlu diarahkan pada pembenahan tata kel
EKONOMI
JAKARTA Komisi XIII DPR RI mempertanyakan pengelolaan dan pengawasan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bog
NASIONAL