Kerugian Negara Capai Rp1,08 Triliun
Kasus dugaan korupsi ini menyeret sejumlah pejabat bank daerah, termasuk dari Bank DKI, Bank Jateng, dan Bank BJB. Kejagung menduga para tersangka bekerja sama untuk memberikan fasilitas kredit secara tidak sesuai aturan kepada Sritex.
Kredit yang seharusnya digunakan untuk modal kerja, justru digunakan untuk membayar utang dan membeli aset pribadi, seperti tanah di Solo dan Yogyakarta.
Total kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai Rp1.088.650.808.028, yang berasal dari:
Bank DKI: Rp149 miliar
Bank BJB: Rp543 miliar
Bank Jateng: Rp395 miliar
Seluruh kredit tersebut kini berstatus macet (kolektibilitas 5) dan tidak dapat dikembalikan.*
(j006)
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, terus tancap gas mewujudkan transformasi digital di provinsi yang d
Pemerintahan
NIAS SELATAN Laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pelaksanaan program Kampung Keluarga Berkualitas (Kampu
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke80 Tentara Nasional Indonesia (TNI), Markas Besar TNI menggelar kegiatan sos
Nasional
PADANGSIDIMPUAN Dalam upaya penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali Kota (Perwal), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
Pemerintahan
MEDAN Universitas AlAzhar (UA) resmi menggelar kuliah perdana bagi mahasiswa baru Tahun Akademik 20252026 dengan mengusung tema Pen
Pendidikan
BINJAI Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terus memperluas cakupan program i
Kesehatan
TEBING TINGGI Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi berkomitmen merevitalisasi sejumlah aset strategis milik daerah pada Tahun Anggaran
Pemerintahan
BANDAR LAMPUNG Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam mewujudkan daerah yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabi
Pemerintahan
DENPASAR Menanggapi beredar kabar terkait pembangunan Bandara Bali Utara di sejumlah media, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Pro
Nasional
TABANAN Dalam upaya meningkatkan efisiensi pelayanan publik di sektor pertanahan, Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Tabanan mendorong
Pemerintahan
