Presiden Prabowo: Tidak Ada Ampun untuk Pembeking Tambang Ilegal, Termasuk Jenderal hingga Kader Gerindra!

JAKARTA — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan sikap tegas pemerintah terhadap praktik tambang ilegal yang masih marak terjadi di berbagai wilayah Tanah Air.

Dalam pidato kenegaraan perdananya di Sidang Tahunan MPR RI, Jumat (15/8), Presiden menyampaikan peringatan keras kepada siapapun yang mencoba menghalangi upaya penindakan, termasuk pihak-pihak dari kalangan TNI dan Polri, baik yang masih aktif maupun purnawirawan.

Presiden Prabowo menyatakan bahwa negara tidak boleh kalah oleh kepentingan segelintir pihak yang ingin meraup keuntungan pribadi dengan mengorbankan kekayaan alam Indonesia.

"Saya beri peringatan, apakah itu orang besar, orang kuat, jenderal dari TNI atau Polri, bahkan mantan jenderal, tidak ada alasan. Kami akan bertindak atas nama rakyat," tegas Presiden.

Dalam pidatonya, Presiden juga menyampaikan bahwa ia telah memerintahkan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar memastikan seluruh jajaran tidak terlibat atau melindungi aktivitas tambang ilegal.

Untuk menghindari konflik kepentingan, Presiden bahkan mengusulkan strategi penindakan menggunakan pasukan dari provinsi lain.

"Kalau Anda mau ke provinsi ini, pakai pasukan dari provinsi lain. Jangan-jangan ada anak buahmu yang bermain di kebun-kebun itu," ujarnya.

Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa penegakan hukum akan dilakukan secara adil tanpa pandang bulu.

Ia secara terbuka menyatakan tidak akan melindungi siapapun, termasuk kader dari Partai Gerindra yang terbukti terlibat dalam praktik ilegal.

"Laporkan saja. Walaupun kau dari Gerindra, tidak akan saya lindungi," kata Presiden menutup pernyataannya.

Pernyataan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memberantas tambang ilegal yang jumlahnya saat ini mencapai 1.063 kasus di seluruh Indonesia.

Presiden menilai, pembiaran terhadap aktivitas ini dapat merusak lingkungan, merugikan negara, dan mencederai rasa keadilan masyarakat.

Dengan langkah-langkah tegas ini, pemerintah berharap ke depan tidak ada lagi praktik penyalahgunaan kekuasaan untuk melindungi aktivitas yang merugikan bangsa dan negara.*

(bi/a008)