MEDAN – Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan tidak akan terburu-buru dalam menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Ia menyatakan, segala bentuk kebijakan fiskal harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan melalui kajian menyeluruh, terutama dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Rico pada Jumat (15/8/2025), sebagai respons atas peringatan Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, yang mengimbau kepala daerah untuk tidak mengambil kebijakan yang bisa memberatkan rakyat, seperti kasus kenaikan PBB hingga 250% di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
"Untuk PBB harus disesuaikan dengan kemampuan masyarakat. Harus dilakukan kajian secara menyeluruh," ujar Rico.
Tidak Ada Rencana Kenaikan PBB dalam Waktu Dekat
Rico menyampaikan bahwa saat ini belum ada rencana dari Pemko Medan untuk menaikkan tarif PBB. Sebaliknya, fokus pemerintah kota masih pada optimalisasi sistem perpajakan yang ada dan penutupan kebocoran PAD (Pendapatan Asli Daerah).
"Untuk saat ini saya belum berencana menaikkan PBB. Kita masih fokus merapikan sistem yang ada, termasuk mencegah kebocoran," tegasnya.
Menurut Wali Kota, potensi PAD dari PBB masih bisa digali dari sektor lain tanpa harus membebani masyarakat kelas menengah ke bawah. Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan pemungutan dari sektor korporasi besar dan aset-aset yang belum termonitor dengan baik.
"Kita lihat dulu sektor mana yang belum maksimal. Setelah itu, baru kita evaluasi lebih lanjut apakah perlu penyesuaian," pungkas Rico.
Arahan Mendagri Jadi Pertimbangan
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian menyoroti kebijakan Pemkab Pati terkait kenaikan PBB yang memicu polemik. Ia mengingatkan agar setiap kebijakan yang berdampak langsung pada rakyat harus melalui perhitungan matang dan tidak dilakukan secara serampangan.
Langkah Wali Kota Medan yang mengedepankan kajian dan prinsip kehati-hatian ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak sebagai bentuk kepemimpinan yang pro-rakyat dan responsif terhadap dinamika nasional.*
(j006)
JAKARTA Ketua DPR RI, Puan Maharani, angkat bicara soal meninggalnya tujuh Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Sumatera Utara di Kamboja
Nasional
MEDAN Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Sumatera Utara, Iskandar ST, melayangkan somasi terbuka kepada sejumlah institusi
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menperkim) Maruarar Sirait menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk mempercepat se
Nasional
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan komitmennya untuk mengevaluasi dana milik pemerintah pusat dan daerah yang hing
Ekonomi
MEDAN Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Musa Rajekshah, memberikan apresiasi tinggi terhadap Presiden Prabowo Subianto yang turu
Nasional
MEDAN Penanganan laporan dugaan penipuan yang dialami mantan anggota Polri berinisial DE oleh oknum anggota Subbid Wabprof Bid Propam Po
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Program Kerja Sama Bidang Pendidikan yang di
Pendidikan
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahw
Hukum dan Kriminal
SIMALUNGUN Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama kelompok kurang mamp
Pemerintahan
TERNATE Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan tidak
Nasional
