
Gaji DPR Dipangkas Jadi Rp 65 Juta per Bulan, Ini Rincian Lengkapnya!
JAKARTA Gaji bersih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi turun menjadi Rp 65,5 juta per bulan, menyusul keputusan penghentian tun
PolitikMEDAN – Kejaksaan Agung Republik Indonesia terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus dugaan penggelapan ribuan hektare tanah negara di Sumatera Utara yang ditaksir merugikan negara hingga Rp300 triliun. Pemeriksaan telah dilakukan terhadap sejumlah pihak, termasuk direksi PT Ciputra Development Tbk, PT Nusa Dua Propertindo (NDP), dan sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
Kasus ini menyeret pengembangan proyek Kota Deli Megapolitan (KDM) di kawasan Medan, Binjai, dan Deli Serdang, yang diduga berdiri di atas lahan milik negara yang dialihfungsikan tanpa dasar hukum yang sah.
Baca Juga:
IAW: Segera Tetapkan Tersangka
Baca Juga:
Indonesian Audit Watch (IAW) sebagai pelapor dalam kasus ini, meminta Kejaksaan Agung segera menetapkan tersangka. Sekretaris Pendiri IAW, Iskandar Sitorus, menyatakan telah menerima informasi bahwa surat perintah penyelidikan telah diterbitkan dengan Nomor: Prin-9/fd.1/06/2025 tertanggal 10 Juni 2025.
"Besar harapan kami kasus ini segera naik ke tahap penyidikan dan dilakukan penetapan tersangka. Temuan BPK menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian besar bagi negara," ujar Iskandar, Minggu (17/8/2025).
Kerja Sama Fiktif dan Penghapusan Aset Ilegal
IAW menduga telah terjadi praktik kerja sama operasional (KSO) fiktif, penghapusan aset secara ilegal, dan penerbitan sertifikat tanah tanpa dasar hukum oleh PT NDP — anak usaha PTPN II, yang berkolaborasi dengan PT Ciputra KPSN, anak usaha dari PT Ciputra Development Tbk.
"Jika terbongkar, kasus ini bisa menjadi skandal korupsi daerah dengan nilai kerugian negara terbesar sepanjang sejarah Indonesia," ungkap Iskandar, memperkirakan kerugian negara berkisar Rp200 triliun hingga Rp300 triliun.
Pejabat Deli Serdang Turut Diperiksa
Pemeriksaan juga menyasar pejabat Kabupaten Deli Serdang, seperti Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikataru), Rahmatsyah Siregar, dan Kabid Penataan Ruang, Damoz Hutagalung. Keduanya dipanggil oleh Kejagung berdasarkan surat yang ditandatangani Jaksa Muda Utama Nurcahyo J.M, SH, MH pada 30 Juli 2025.
JAKARTA Gaji bersih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi turun menjadi Rp 65,5 juta per bulan, menyusul keputusan penghentian tun
PolitikSURABAYA Timnas Indonesia akan menghadapi Taiwan dalam laga persahabatan FIFA Matchday September 2025 malam ini, Jumat (5/9/2025), pukul
OlahragaJAKARTA PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) resmi meluncurkan sistem eProcurement sebagai bagian dari langkah strategis transformasi d
EkonomiJAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan telah merespons tuntutan masyarakat yang tergabung dalam gugatan 178 dengan mengambil
NasionalMEDAN (BITV) OpenAI, pengembang di balik teknologi ChatGPT, berencana meluncurkan platform pekerjaan baru yang didukung kecerdasan buata
Sains & TeknologiJAKARTA Pernyataan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, yang mengaku tidak men
Hukum dan KriminalBLITAR Sebanyak 4.000 peserta mengikuti Apel Kesiapsiagaan Pencegahan Gangguan Kamtibmas sekaligus Deklarasi Bumi Bung Karno Damai yang
NasionalJAKARTA Dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional, Pertamina Patra Niaga menghadirkan promo spesial yang memberikan potongan har
EkonomiJAKARTA Meski banyak bahasa kuno telah punah, sejumlah bahasa berhasil bertahan ribuan tahun dan tetap digunakan hingga saat ini. Keberl
Seni dan BudayaJAKARTA Polda Metro Jaya angkat suara terkait tuntutan masyarakat yang meminta pembebasan seluruh demonstran yang ditahan pascarentetan
Hukum dan Kriminal