Diduga Gelapkan Tanah Negara hingga Rp300 Triliun, Direksi Ciputra Group dan Pejabat Deli Serdang Diperiksa Kejagung

Pemanggilan itu berkaitan dengan proses penyelidikan terhadap dugaan korupsi dalam penjualan aset PT Perkebunan Nusantara I Regional I oleh PT NDP melalui KSO dengan Ciputra Land.

Sementara itu, Rahmatsyah belum memberikan keterangan saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon.

Temuan BPK: Proyek Tanpa Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Kasus ini mencuat setelah adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor: 26/LHP/XX/8/2024 tertanggal 30 Agustus 2024.

Dalam audit kepatuhan pengelolaan pendapatan dan investasi PTPN2 (sekarang PTPN I Regional I) untuk periode 2021 hingga Semester I 2023, BPK menemukan bahwa proyek Kota Deli Megapolitan tidak memiliki Rencana Kerja Tahunan (RKT), meskipun Master Cooperation Agreement (MCA) antara PTPN2 dan Ciputra KPSN mengharuskannya.

"Ketiadaan RKT menyebabkan PTPN2 tidak mengetahui rincian pendapatan, luas lahan, dan informasi penting lainnya dalam proyek," tulis BPK dalam laporannya.

Penjelasan General Manager PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial (DMKR) bahwa proyek masih tahap pembersihan lahan terbantahkan oleh fakta di lapangan, karena pembangunan residensial di kawasan Helvetia sudah rampung dan properti telah dipasarkan.

Potensi Skandal Besar

Jika penyelidikan Kejagung membuktikan adanya korupsi dalam pengalihan aset negara ini, kasus ini berpotensi menjadi salah satu skandal korupsi pertanahan terbesar di Indonesia dengan keterlibatan aktor swasta dan pejabat daerah.

Kejagung diminta untuk bekerja transparan dan tegas agar publik dapat melihat bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu.*