Gantikan Hery Susanto, Nuzran Joher Resmi Disahkan DPR Jadi Nakhoda Baru Ombudsman RI
JAKARTA Rapat paripurna DPR RI menyetujui Nuzran Joher sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia (RI) masa jabatan 20262031. Penetapan t
NASIONAL
JAKARTA - Pendapatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, hal tersebut dipicu oleh kenaikan tunjangan perumahan yang mencapai Rp 50 juta per bulan, menyusul penghapusan fasilitas rumah dinas (RJA) yang selama ini diberikan kepada para wakil rakyat.
Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menegaskan bahwa tunjangan tersebut wajar, mengingat tingginya biaya sewa rumah atau apartemen di sekitar kawasan Senayan, Jakarta. Menurutnya, angka Rp 50 juta sudah pas jika dihitung bersama kebutuhan lain seperti pembantu dan sopir.
"Kalau kontrak rumah sekarang sekitar Rp 30 juta - Rp 75 juta. Tambah sopir, pembantu, itu 50 juta sudah cukup," ujar Adies di Kompleks Parlemen, Selasa (19/8/2025).
Adies juga menyatakan bahwa tidak ada kenaikan gaji pokok. Ia merinci, gaji anggota DPR tetap sekitar Rp 6,5 juta, sedangkan total penghasilan termasuk tunjangan kini mencapai Rp 70 juta per bulan.
Tunjangan Naik, Rumah Dinas Tak Lagi Layak?
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menjelaskan bahwa alasan utama penghapusan RJA adalah karena kondisi fisik rumah dinas di Kalibata yang sudah berusia hampir 40 tahun dan dianggap tidak layak huni. Selain itu, biaya pemeliharaan rumah dinas disebut sangat tinggi, bahkan bisa mencapai Rp 120 miliar per tahun.
"Banyak keluhan soal bocor, banjir, dan bangunan tua. Tunjangan ini lebih efisien," ujar Indra.
Ia juga mengungkap bahwa besaran tunjangan ditentukan melalui kesepakatan pimpinan DPR dan disetujui oleh Kementerian Keuangan pada Agustus 2024, dengan acuan nilai tunjangan perumahan DPRD DKI Jakarta.
Beragam Tanggapan dari Anggota DPR
Sejumlah anggota DPR menyambut baik kebijakan ini. Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni dan Ketua Banggar Said Abdullah menyebut pemberian tunjangan jauh lebih efisien dibanding pemeliharaan fasilitas rumah dinas.
Sementara itu, anggota Fraksi PKB Jazilul Fawaid mengatakan bahwa gaji dan tunjangan saat ini sudah cukup dan bahkan bisa untuk berbagi kepada yang membutuhkan.
"Alhamdulillah, cukup. Malah bisa berbagi kepada yang lain," ucap Jazilul.
JAKARTA Rapat paripurna DPR RI menyetujui Nuzran Joher sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia (RI) masa jabatan 20262031. Penetapan t
NASIONAL
JAKARTA Pimpinan dan anggota DPR RI bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa serta sejumlah menteri terkait akan berangkat ke Nusa Te
NASIONAL
NABIRE Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan masyarakat Papua memiliki hak untuk menyampaikan tuntutan terkait kesejah
NASIONAL
JAKARTA Polda Metro Jaya mengamankan 21 orang menjelang rangkaian aksi demonstrasi mahasiswa di Jakarta, Selasa (18/8/2026). Polisi menyeb
NASIONAL
JAKARTA Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menggelar sidang perdana praperadilan yang diajukan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana K
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut mengaku dalam kondisi kurang sehat saat menjalani sidang perkara dugaan k
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Polda Metro Jaya mengerahkan 9.242 personel gabungan untuk mengamankan 31 aksi demonstrasi dan sejumlah kegiatan masyarakat di Jak
NASIONAL
JAKARTA Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) memilih kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, sebagai lok
NASIONAL
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat 2.119 gempa susulan terjadi setelah gempa bumi magnitudo (M) 7,7 men
PERISTIWA
JAKARTA Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) melemah pada pembukaan perdagangan Selasa (18/8/2026). Berdasarkan data Blo
EKONOMI