37 Siswa dan Guru di Timor Tengah Selatan Diduga Keracunan MBG
NTT Sebanyak 37 siswa dan enam guru dari tiga sekolah di Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara
PERISTIWA
DENPASAR — Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Bali, Irjen Pol. Daniel Adityajaya, S.I.K., M.Si., secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Polda Bali Tahun 2025, yang digelar di Hotel Grand Santhi, Denpasar, Rabu (20/8/2025).
Kegiatan ini diikuti oleh 214 personel dari seluruh jajaran Polda Bali dan turut dihadiri Wakapolda Bali, Brigjen Pol. Komang Sandi Arsana, S.I.K., M.H.
Dengan mengusung tema "Polda Bali yang Presisi Mendukung Peningkatan Produktivitas Swasembada Pangan, Energi, dan Ekonomi Inklusif", Musrenbang tahun ini mencerminkan sinergi strategis antara fungsi kepolisian dengan agenda pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Kapolda Bali menekankan bahwa institusi kepolisian tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, namun juga memiliki peran aktif dalam mendukung ketahanan nasional di berbagai sektor krusial.
Kapolda menegaskan bahwa Polda Bali akan terus memperkuat ketahanan pangan daerah dengan menjaga stabilitas distribusi, berkolaborasi dengan stakeholder pertanian, serta mendorong pemanfaatan dan penguatan pangan lokal.
Ia juga menyinggung inisiatif yang telah dilakukan sebelumnya, seperti pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta program penanaman jagung serentak sebagai bentuk konkret kontribusi kepolisian dalam mendukung kemandirian pangan.
Menyikapi isu global terkait krisis energi dan perubahan iklim, Kapolda Daniel menegaskan komitmen Polda Bali untuk mendukung langkah-langkah efisiensi energi dan penggunaan energi terbarukan.
Ia menyebut bahwa pendekatan ramah lingkungan merupakan bagian dari upaya institusional untuk beradaptasi dan turut serta dalam transisi energi yang berkelanjutan.
Kapolda juga menyampaikan bahwa stabilitas hukum dan keamanan merupakan pondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.
Polda Bali, katanya, akan terus menjaga situasi yang aman dan kondusif untuk mendukung iklim investasi, lapangan kerja, dan usaha masyarakat yang beragam.
"Kepolisian tidak hanya hadir sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra pembangunan yang aktif berkontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui stabilitas dan inovasi," ujar Kapolda Daniel.
Musrenbang Polda Bali 2025 menjadi momentum penting untuk menyelaraskan rencana dan strategi kelembagaan kepolisian daerah dengan arah kebijakan pembangunan nasional.
Kegiatan ini diharapkan menghasilkan rekomendasi dan langkah taktis guna mendukung terwujudnya Bali yang aman, produktif, dan berkelanjutan.*
NTT Sebanyak 37 siswa dan enam guru dari tiga sekolah di Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara
PERISTIWA
ASAHAN Wakil Bupati Asahan, Rianto, menegaskan komitmen kuatnya dalam menjaga kelestarian infrastruktur jalan. Ia mengimbau para pengusa
PEMERINTAHAN
BANTEN Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wihaji mengunjungi wilayah adat Baduy di Kabupaten Lebak, Ba
NASIONAL
JAKATA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengklarifikasi polemik rencana penentuan status aktivis HAM oleh tim asesor yang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Rencana pemerintah untuk menghentikan impor bahan bakar minyak (BBM) dalam 23 tahun ke depan dinilai belum realistis tanpa tr
EKONOMI
JAKARTA Mantan istri komedian Andre Taulany, Rien Wartia Trigina atau Erin, melaporkan balik asisten rumah tangganya berinisial HW ke Po
ENTERTAINMENT
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Belawan menuntut hukuman mati terhadap terdakwa Aditya Ramdani dalam perkara peredaran
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari meminta masyarakat tidak terjebak pada potongan pernyataan dalam p
NASIONAL
BATU BARA Masyarakat Kabupaten Batu Bara kini sedang menanggung beban ganda. Dua kebutuhan pokok vital, yakni gas Elpiji 3 kg dan minyak
EKONOMI
BANDA ACEH Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Aceh meminta Pemerintah Aceh mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur pembatasa
PEMERINTAHAN