Warga Cirebon Geruduk Balai Kota 11 September, Tuntut Penurunan Kenaikan PBB hingga 1.000 Persen

GRC juga telah membentuk posko pengaduan masyarakat serta memasang spanduk di berbagai titik strategis sebagai bentuk penyebaran informasi dan penggalangan dukungan publik.

Menanggapi gelombang protes tersebut, Wali Kota Cirebon Effendi Edo menjelaskan bahwa tidak semua warga mengalami kenaikan PBB secara drastis.

Ia menyebut hanya 309 wajib pajak yang mengalami lonjakan signifikan akibat penyesuaian NJOP.

"Kebijakan ini merupakan warisan dari pemerintahan sebelumnya. Namun kami berkomitmen untuk mengevaluasi dan memperbaikinya," jelas Effendi.

Sebagai bentuk respons, Pemkot telah memberikan diskon PBB sebesar 50 persen hingga akhir 2025, serta relaksasi hingga 60 persen bagi wajib pajak yang terdampak paling berat.

Effendi juga memastikan bahwa pada tahun 2026 mendatang, tarif PBB akan direvisi agar lebih pro-rakyat dan berkeadilan.

Selain itu, pemkot akan mengoptimalkan sumber pendapatan lain seperti pajak restoran, hotel, dan retribusi parkir, serta memanfaatkan aset daerah yang belum produktif.

Meski ada upaya dari Pemkot, GRC menegaskan bahwa aksi damai 11 September tetap akan dilaksanakan sebagai bentuk puncak konsolidasi dan penyampaian aspirasi rakyat secara langsung.

"Aksi ini bukan sekadar protes, tapi seruan moral agar kebijakan publik tidak abai terhadap kepentingan masyarakat luas," pungkas Reno.*

(tt/a008)