Wamenaker Immanuel Ebenezer Diduga Lakukan Pemerasan Terkait Sertifikasi K3

JAKARTA - Publik Tanah Air dikejutkan oleh kabar mengejutkan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah tersebut dikabarkan telah menangkap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer, atau yang akrab disapa Noel, dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar pada Kamis, 21 Agustus 2025.

Dalam pernyataan singkat kepada media, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan bahwa OTT ini memang menyasar dugaan korupsi terkait pemerasan dalam urusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

"Benar," ujar Fitroh ketika dikonfirmasi wartawan.

Sementara itu, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum atas laporan dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pejabat negara kepada perusahaan-perusahaan yang ingin mengurus sertifikasi K3.

"Benar ya, ada kegiatan di lapangan terkait perkara itu. Pihak-pihak yang diamankan akan kami sampaikan nanti," ungkap Budi di Jakarta.

Dugaan Pemerasan dan 10 Orang Diamankan

Hingga saat ini, KPK masih merahasiakan detail lengkap kasus tersebut. Namun, informasi awal menyebutkan bahwa terdapat 10 orang yang ikut diamankan, termasuk Wamenaker Noel, dalam OTT yang dilakukan di beberapa titik di Jakarta.

Penggeledahan juga dilaporkan terjadi di beberapa lokasi strategis, meski lokasi spesifiknya belum diungkap ke publik.

Keterkejutan Publik: Dari Aktivis ke Tersangka

Kabar ini tentu mengejutkan banyak pihak. Immanuel Ebenezer dikenal sebagai figur vokal yang sering muncul di ruang publik sebagai aktivis. Kini, namanya tercoreng akibat terseret dalam dugaan kasus pemerasan yang membuat geger dunia ketenagakerjaan Indonesia.

KPK Segera Umumkan Perkembangan Kasus

Pihak KPK memastikan akan segera memberikan keterangan resmi dalam waktu dekat setelah melakukan pemeriksaan intensif terhadap pihak-pihak yang diamankan.

Publik kini menanti kepastian status hukum Immanuel Ebenezer dalam waktu 1x24 jam sebagaimana diatur dalam UU KPK.

(ds/j006)