JAKARTA - Istana Kepresidenan menyampaikan keprihatinan atas penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengetahui informasi tersebut dan meminta seluruh pihak menghormati proses hukum yang berjalan.
"Tentu kami mewakili pemerintah menyampaikan keprihatinan bahwa salah satu anggota Kabinet Merah Putih diinformasikan menjadi salah satu yang terkena proses operasi tersebut," ujar Prasetyo kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).
Lebih lanjut, Prasetyo menyampaikan pesan Presiden agar para pejabat negara berhati-hati dalam menjalankan amanah jabatan dan tidak menyalahgunakannya.
"Semangat kita adalah semangat untuk tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan kepada kita semua dan oleh karena itulah kami menyatakan keprihatinan yang mendalam," tuturnya.
Prasetyo menegaskan bahwa Presiden Prabowo menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang tengah dilakukan oleh KPK.
"Beliau menghormati proses di KPK dan mempersilakan proses hukum itu dijalankan sebagaimana mestinya," imbuhnya.
Diketahui, OTT terhadap Immanuel Ebenezer dilakukan pada Rabu malam. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyebut penangkapan tersebut terkait dugaan pemerasan terhadap sejumlah perusahaan dalam pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Hingga kini, KPK belum merinci secara detail konstruksi perkara yang menjerat Immanuel Ebenezer. Namun, lembaga antirasuah telah mengamankan 10 orang dalam OTT tersebut dan menyita sejumlah barang bukti, termasuk belasan mobil dan motor gede (moge) Ducati.
Immanuel Ebenezer, yang akrab disapa Noel, dilantik sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan pada Oktober 2024 mendampingi Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli. Ia merupakan lulusan Universitas Satya Negara Indonesia dan memiliki latar belakang aktivisme sosial.
KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk melakukan pemeriksaan awal dan menentukan status hukum para pihak yang ditangkap. Perkembangan perkara ini akan disampaikan ke publik melalui konferensi pers resmi.*
(bs/j006)
ACEH UTARA Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., meninjau pembangunan jembatan Bailey bantuan Kapolri yang menghubungk
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dukungannya terhadap pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset oleh
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan Sekolah
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa Bripda MS, anggota B
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan hingga saat ini tidak ada kebijakan penyaluran zakat yang dikaitkan dengan program Makan
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan meningkatkan patroli kegiatan subuh guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) selama bulan
PEMERINTAHAN
DENPASAR Nama I Gusti Putu Artha kembali menjadi perbincangan publik di Denpasar. Namun kali ini sorotan bukan terkait pernyataannya men
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Menjelang Bulan Suci Ramadan 1447 Hijriah, Polda Bali melalui Satgas Pangan bersama instansi terkait melakukan pengecekan dan m
EKONOMI
JAKARTA Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) meminta Presiden Prabowo Subianto membatalkan rencana impor 105.000 kendaraan niaga
EKONOMI
JAKARTA Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Nazaruddin Dek Gam, memastikan tidak ada pelanggaran prosedur dalam penetapan kemb
POLITIK
