Mahfud MD: Pilkada Bisa Langsung maupun Tidak Langsung, Sesuai Putusan MK
JAKARTA Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD menegaskan, pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia dapat digelar secara langsung maupu
POLITIK
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati Pati, Sudewo, hari ini, Jumat (22/8).
KPK memanggilnya sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi (TPK) terkait pembangunan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub untuk wilayah Jawa Tengah/Solo Balapan Tahun Anggaran 2018–2022 .
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pemeriksaan akan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, namun belum merincikan secara lebih lanjut soal kehadiran Sudewo atau materi pertanyaan yang akan diajukan .
Sebelumnya, KPK mengonfirmasi bahwa Sudewo diduga menerima commitment fee atau uang suap saat masih menjabat sebagai anggota DPR Komisi V RI. Nama Sudewo juga disebut muncul dalam dakwaan dua terdakwa: Putu Sumarjaya dan Bernard Hasibuan .
Rekap Data Terkait Kasus:
Posisi Sudewo: Bupati Pati saat ini; sebelumnya Anggota DPR RI Komisi V.
Kasus: Suap proyek infrastruktur kereta api di lingkungan DJKA Kemenhub (Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso dkk).
Peran: Diduga menerima suap sebagai commitment fee, tercantum dalam surat dakwaan.
Status Pemeriksaan: Dipanggil KPK hari ini sebagai saksi.
KPK sebelumnya menyatakan bahwa Sudewo telah mengembalikan uang terkait suap yang diduga diterimanya. Namun, pengembalian tersebut tidak menghapus kemungkinan pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Tipikor .*
(kp/j006)
JAKARTA Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD menegaskan, pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia dapat digelar secara langsung maupu
POLITIK
PEKANBARU Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi melimpahkan berkas perkara Gubernur Riau nonaktif Abdul
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara, Dr. Harli Siregar, bersama Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan, Ridwan Sujana,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah pakar hukum tata negara, Selasa (10/3/2026), untuk
POLITIK
JAKARTA Partai Amanat Nasional (PAN) resmi memberhentikan Muhammad Fikri Thobari dari jabatan struktural partai setelah Bupati Rejang Le
POLITIK
DENPASAR Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Eem Nurmanah, memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 51 notar
PEMERINTAHAN
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali (Kanwil Kemenkum Bali) menggelar rapat Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasi
NASIONAL
SAMOSIR Yayasan Pusuk Buhit secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepanitiaan Gerakan Menanam Sejuta Pohon dan Tebar Sejuta Bibi
NASIONAL
JAKARTA Komisi Informasi Pusat (KIP) mengabulkan sebagian permohonan sengketa informasi publik yang diajukan aliansi Bongkar Ijazah Joko
POLITIK
MEDAN Warga di kawasan Gang Seroja, Jalan Panglima Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara, digegerkan dengan penemuan
PERISTIWA