MEDAN - Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kota Medan, Melvi Marlabayana, tengah menjadi sorotan usai namanya dikaitkan dalam dugaan kasus korupsi pembangunan Plaza UMKM Square Universitas Sumatera Utara (USU).
Proyek senilai Rp97 miliar ini sebelumnya dikerjakan oleh Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkimcitaru) Medan, tempat Melvi pernah menjabat sebagai sekretaris sekaligus Plt kepala dinas.
Wali Kota Medan, Rico Waas, menanggapi tegas isu yang menyeret anak buahnya itu. Ia menegaskan bahwa tidak ada perlindungan bagi pejabat Pemko yang terlibat perkara hukum.
Baca Juga:
"Kalau memang mereka bersalah, masa kita lindungi-lindungi. Ya kalau berpotensi (langgar hukum), dipanggil saja," ujarnya kepada wartawan usai pelantikan pejabat eselon II di Balai Kota Medan, Kamis (21/8/2025).
Melvi sendiri termasuk salah satu pejabat yang dilantik Rico Waas pada hari itu sebagai Kadis LH Medan. Padahal, publik sempat mempertanyakan proses seleksi yang dijalani Melvi, terutama karena ia tak mengikuti diklat PIM III, yang merupakan salah satu syarat esensial jabatan eselon II.
Baca Juga:
Diduga Terlibat secara Administratif
Nama Melvi mencuat karena keterlibatannya dalam penandatanganan dokumen administrasi proyek Gedung Kolaborasi UMKM yang hingga kini mangkrak. Ia disebut ikut menandatangani sejumlah dokumen selama menjabat di Perkimcitaru. Tak hanya Melvi, beberapa pejabat lain termasuk Alexander Sinulingga, mantan Kadis Perkimcitaru yang kini menjabat Kadis Pendidikan Sumut, juga disorot.
Sumber internal Pemko Medan mengungkapkan bahwa proyek ini telah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jauh sebelum OTT terhadap Kadis PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting, dalam kasus lain.
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), Harli Siregar, juga tidak menampik adanya atensi pada proyek bermasalah ini. Ia meminta agar data terkait proyek segera diserahkan ke Bidang Intel Kejari Medan.
"Kalau datanya lengkap, serahkan ke Asintel Kejati Sumut. Ini bisa jadi atensi," tegas Harli.
Kerugian Negara Capai Rp1 Miliar
Dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut, proyek Plaza UMKM ditemukan bermasalah. Tak hanya dari sisi pelaksanaan tender, namun juga terkait dugaan mark-up material bangunan dan pelaksanaan proyek yang molor hingga dilakukan 7 kali adendum. Kerugian negara ditaksir lebih dari Rp1 miliar.
Proyek ini seharusnya selesai dalam 450 hari kalender sejak 16 Mei 2023, namun hingga kini belum rampung. Wali Kota sebelumnya, Bobby Nasution, diketahui memulai proyek tersebut saat menjabat.
Sementara Alexander Sinulingga, saat dikonfirmasi wartawan mengenai pemeriksaan terhadap dirinya, membantah dengan tegas.
"Tak ada itu, nggak benar," katanya dengan nada tinggi.
Namun, wartawan di lokasi justru dihadang seorang oknum yang diduga staf pribadi Alexander, mencoba menghentikan sesi tanya jawab.
Wali Kota Tegaskan Komitmen Integritas
Rico Waas menegaskan kembali bahwa setiap pejabat Pemko Medan harus menjunjung tinggi integritas.
"Dilantik pun kalau memang buat salah, ya mau gimana. Hukum harus tetap berjalan," tandas politisi muda Partai NasDem itu.
Polemik ini kini menjadi sorotan tajam publik Kota Medan dan Sumatera Utara. Apakah kasus ini akan berujung ke meja hijau atau justru kembali tenggelam dalam birokrasi?*
(ws/j006)
JAKARTA Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, oleh Komisi Pemberantasan
Nasional
MEDAN (BITV) Fenomena baru tengah berkembang di kalangan generasi Z. Di tengah tekanan ekonomi yang kian kompleks, seperti kenaikan biaya
Nasional
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) akan menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap empat anggota DPRD Medan yang sebelumn
Hukum dan Kriminal
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menegaskan pentingnya pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh
Kesehatan
JAKARTA Pengacara senior Sunan Kalijaga menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban atas dugaan pemukulan yang dialaminya usai menghadiri
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam proses penyelidikan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi memberhentikan Immanuel Ebenezer Gerungan dari jabatannya sebagai Wakil Men
Politik
JAKARTA Pengguna aplikasi dompet digital DANA kembali dibuat antusias dengan hadirnya informasi mengenai program promosi saldo gratis se
Ekonomi
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution memberikan penjelasan terkait belum dilantiknya Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub)
Pemerintahan
YOGYAKARTA Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan tidak bertanggung jawab atas beredarnya foto ijazah yang disebut milik Presiden ke7
Hukum dan Kriminal
