Kubu Roy Suryo Hadirkan Alumni UMSU, Tuding Polisi Abaikan Hak Tersangka Kasus Ijazah Jokowi
JAKARTA Kuasa hukum Roy Suryo dan rekanrekannya menyoroti proses penyidikan kasus dugaan ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo. Kuasa huk
POLITIK
JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pihaknya menghormati dan menerima aspirasi yang disuarakan masyarakat dalam aksi unjuk rasa menuntut pembubaran DPR yang digelar pada Senin, 25 Agustus 2025.
Ia menegaskan bahwa demonstrasi merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang sehat di Indonesia.
"Kami akan tetap menampung semua aspirasi, semua masukan dari masyarakat," ujar Puan di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (25/8/2025).
Puan menyebut, suara yang disampaikan dalam demonstrasi menjadi pengingat penting bagi DPR untuk terus melakukan evaluasi dan pembenahan diri demi meningkatkan kinerja lembaga legislatif.
"Tentu saja semua aspirasi akan kita sama-sama bicarakan dan kita jadikan masukan untuk memperbaiki apa yang menjadi kekurangan," tambahnya.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, juga menyampaikan hal senada.
Ia menegaskan bahwa hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum dijamin oleh konstitusi dan harus dihormati.
"Kita akan terima dengan baik, dan akan melakukan introspeksi ke dalam," ujarnya.
Namun, Dasco mengimbau agar demonstrasi dilakukan secara tertib dan dalam koridor hukum yang berlaku.
"Kami mengajak masyarakat, khususnya adik-adik pelajar, untuk menyampaikan aspirasi secara damai, tanpa anarkisme, dan tetap menjaga ketertiban umum," tegasnya.
Demonstrasi yang berlangsung di depan Gedung DPR RI sempat diwarnai ketegangan.
Massa aksi, yang terdiri dari berbagai elemen termasuk pelajar Sekolah Menengah Teknik (STM), sempat memadati kawasan hingga ke arah Semanggi.
JAKARTA Kuasa hukum Roy Suryo dan rekanrekannya menyoroti proses penyidikan kasus dugaan ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo. Kuasa huk
POLITIK
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menargetkan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) untuk warga terdampak bencana di Kabupaten T
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menegaskan rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan tidak akan membebani masyarakat miskin.
KESEHATAN
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, resmi mencabut dan meninjau ulang aturan tarif parkir yang ditetapkan pada masa kepemim
EKONOMI
JAKARTA Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat, menilai Putusan Nomor 90/PUUXXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan cal
POLITIK
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan korupsi dalam penyaluran bantuan sosial beras untuk Keluarga Penerima
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Bupati Nias Utara, Amizaro Waruwu, menyoroti minimnya perhatian pemerintah pusat terhadap daerah tertinggal, terdepan, dan terlu
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kota Medan resmi menurunkan tarif retribusi parkir tepi jalan umum mulai Rabu, 25 Februari 2026. Kebijakan ini berlaku
EKONOMI
BINJAI Jajaran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binjai Selatan menggelar Safari Ramadan dengan memadukan kegiatan ibadah dan pesan ke
NASIONAL
MEDAN Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin dikabarkan akan mengunjungi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada Rabu sore, 25 Februari 2026.
HUKUM DAN KRIMINAL