KPK Turun ke Asahan, Desa Ledong Barat Jalani Penilaian Desa Percontohan Antikorupsi 2026
ASAHAN Wakil Bupati Asahan Rianto mendampingi Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia melakukan penilaian terhadap Des
PEMERINTAHAN
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan staf khusus Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, yakni Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, terkait penyidikan dugaan korupsi kuota haji tahun 2024.
"Hari ini sudah ada pemanggilan dan hadir. Betul (Gus Alex)," ujar juru bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Selasa (26/8).
Gus Alex merupakan satu dari tiga pihak yang telah dicegah bepergian ke luar negeri. Sebelumnya, penyidik KPK juga telah menggeledah kediamannya yang terletak di Depok. Namun, KPK belum merinci secara detail materi pemeriksaan hari ini.
"Yang bersangkutan memang dibutuhkan keberadaannya di Indonesia agar dapat mengikuti proses penyidikan dan memberikan keterangan," jelas Budi.
Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024
Penyidikan ini bermula dari tambahan kuota 20.000 jemaah haji yang diperoleh Indonesia setelah pertemuan Presiden Jokowi dengan Pemerintah Arab Saudi pada 2023.
KPK menduga asosisasi travel haji kemudian menghubungi pihak Kementerian Agama (Kemenag) untuk memengaruhi pembagian kuota tambahan agar sebagian besar dialihkan ke kuota haji khusus, bukan reguler.
Padahal, secara aturan, kuota haji khusus seharusnya maksimal 8 persen dari total kuota haji Indonesia. Namun diduga, ada kesepakatan internal untuk membagi kuota 50:50 antara haji reguler dan khusus.
Kesepakatan tersebut diduga diformalkan melalui Surat Keputusan Menag Nomor 130 Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut).
Dugaan Setoran dan Kerugian Negara
Dalam pengembangan penyidikan, KPK menemukan indikasi adanya setoran dari travel haji kepada oknum pejabat Kemenag sebagai imbalan mendapatkan kuota haji khusus tambahan.
Setoran per kuota diduga berkisar antara USD 2.600 hingga 7.000, tergantung pada besar kecilnya perusahaan travel.
ASAHAN Wakil Bupati Asahan Rianto mendampingi Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia melakukan penilaian terhadap Des
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menggelar sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim bersama Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina melepas enam putraputri asal Kota T
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat baru di lingkungan pemerintahan dan Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Ja
NASIONAL
SIMALUNGUN Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya mengajak masyarakat memperkuat persatuan dan kesatuan serta menerapkan nilainilai Pancas
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memulai pembangunan 1.000 titik Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Kota Medan. Pembang
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memberikan apresiasi kepada Kepala Lingkungan (Kepling) Lingkungan 3, Kelurahan Harjosari
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak masyarakat tidak menjadikan Hari Kesaktian Pancasila hanya sebagai kegiatan sere
PEMERINTAHAN
SLAWI Forum Masyarakat Peduli Pembangunan (FMPP) Kabupaten Tegal meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Kabupaten Te
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah memutus 679 perkara dari total 763 perkara upaya hukum banding yang diterima hingga 30 Septem
HUKUM DAN KRIMINAL