Lahan Makam Warga Suka Maju Medan Penuh, Rico Waas Tawarkan TPU Simalingkar B
MEDAN Keterbatasan lahan pemakaman menjadi persoalan yang dihadapi warga Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor. Kondisi tersebut me
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI – Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menggelar sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.
Kegiatan tersebut menjadi langkah Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk memperkuat tata kelola keterbukaan informasi publik sekaligus mengurangi risiko terjadinya sengketa informasi di lingkungan pemerintahan.
Sosialisasi dibuka Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim di ruang kerja Wali Kota, Rabu, 30 September 2026.Baca Juga:
Kegiatan berlangsung secara interaktif dengan menghadirkan Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Abdul Harris Nasution sebagai narasumber.
Hadir pula Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Fitra Hadi, Kepala Dinas Kominfo Kota Tanjungbalai Indra Adiguna, serta perwakilan perangkat daerah, kecamatan, dan kelurahan.
Dalam arahannya, Mahyaruddin meminta seluruh peserta mengikuti sosialisasi dengan baik.
Ia juga mendorong peserta aktif menyampaikan pertanyaan mengenai hal-hal yang masih menjadi perhatian dalam pengelolaan informasi publik.
"Era digitalisasi saat ini menuntut kita memanfaatkan untuk memberi informasi seluas luasnya akan kegiatan dan program yang kita laksanakan di tempat kita masing masing agar masyarakat mengetahui apa yang kita kerjakan," jelasnya
Menurut Mahyaruddin, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Namun, keterbukaan tersebut tetap harus dilakukan dengan memahami aturan mengenai informasi yang dapat diberikan dan informasi yang dikecualikan.
"Masyarakat berhak mendapatkan kejelasan informasi. Namun kita juga harus memahami kriteria dan batasan informasi. Jangan sampai timbul persepsi subjektif yang justru memicu sengketa informasi publik," kata Wali Kota
Mahyaruddin mengatakan Permendagri Nomor 2 Tahun 2026 dapat menjadi pedoman bagi aparatur pemerintah dalam menentukan informasi yang dapat dibuka kepada publik maupun informasi yang memiliki pengecualian.
MEDAN Keterbatasan lahan pemakaman menjadi persoalan yang dihadapi warga Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor. Kondisi tersebut me
PEMERINTAHAN
MEDAN Realisasi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kota Medan meningkat dari 8 persen menjadi 16,70 persen. Pemerintah Kota M
PEMERINTAHAN
MEDAN Persoalan biaya pendidikan masih membuat sebagian siswa yang telah menyelesaikan sekolah belum dapat membawa pulang ijazah mereka.
PEMERINTAHAN
MEDAN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan membuka ruang evaluasi terhadap standar pelayanan publik melalui Forum K
PEMERINTAHAN
JAKARTA Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Mashudi mengundurkan diri dari jabatannya. Surat pengunduran diri Mashudi telah dit
NASIONAL
JAKARTA Sidang perkara dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke7 RI Joko Widodo atau Jokowi kem
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Terdakwa Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa mengatakan tim kuasa hukumnya telah menyiapkan sekitar 2.000 pertanyaan untuk mengg
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menegur tim hukum terdakwa Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa dalam sidang pembuk
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Terdakwa Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa meminta jaksa penuntut umum (JPU) menunjukkan ijazah Joko Widodo yang menjadi baran
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi di Istana
NASIONAL