MEDAN - Aksi unjuk rasa yang digelar aliansi mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU) di depan Kantor DPRD Sumatera Utara, Selasa (26/8), berakhir ricuh dan dibubarkan oleh aparat kepolisian sekitar pukul 18.00 WIB.
Demonstrasi dimulai sejak pukul 14.00 WIB, dengan 12 tuntutan utama, salah satunya adalah penolakan terhadap tunjangan dan gaji DPR yang dianggap tidak pro-rakyat.
Situasi memanas saat demonstran menolak untuk membubarkan diri sesuai batas waktu aksi. Aparat kepolisian kemudian menembakkan water cannon ke arah massa untuk membubarkan kerumunan.
Baca Juga:
"Alhamdulillah, Puji Tuhan situasi saat ini aman. Kita berpikir soal investasi, ekonomi, dan stabilitas wilayah," ujar Kapolda Sumatera Utara, Irjen Whisnu Hermawan Februanto, kepada wartawan di lokasi pasca pembubaran.
Kapolda menyampaikan bahwa sebanyak 800 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi tersebut. Ia memastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu.
Baca Juga:
"Alhamdulillah aman, tidak ada korban. Ini semua berkat doa dan kesadaran semua pihak," kata Whisnu.
Saat ditanya soal kemungkinan ada demonstran yang diamankan, Whisnu mengatakan hal itu masih dalam proses pendataan.
"Masih didata, nanti akan kami sampaikan," singkatnya.
Hingga pukul 20.00 WIB, aparat masih melakukan penjagaan ketat di sekitar DPRD Sumut untuk mengantisipasi potensi kerusuhan lanjutan. Sebagian besar massa telah meninggalkan lokasi dan situasi berangsur kondusif.
(J006)
JAKARTA Di era digital saat ini, peluang mendapatkan penghasilan tambahan semakin beragam. Salah satu cara yang tengah viral adalah dengan
Ekonomi
MEDAN Aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Sumatera Utara (Sumut) berakhir ricuh pada Selasa (26/8/2025) sore. Polisi mengamankan sebanya
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah memastikan akan membentuk Kementerian Haji dan Umrah sebagai tindak lanjut dari disahkannya revisi UndangUndang Penyel
Nasional
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin angkat bicar
Nasional
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan kuota haji tahun 2024. Terbaru,
Nasional
SAMOSIR Situs budaya Makam Raja Sidabutar di Tomok, Pulau Samosir, kini tampil lebih rapi dan nyaman usai menjalani proses renovasi. Peres
Seni dan Budaya
SURABAYA Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) resmi menahan Hudiyono, mantan Penjabat (Pj) Bupati Sidoarjo periode 2021, terkait dug
Hukum dan Kriminal
sumut Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Sumatera Utara mengungkapkan dugaan kuat keterlibatan Gubernur Sumut Bobby Nasut
Nasional
ASAHAN Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos) menyalurkan bantuan senilai Rp215,5 juta kepada 24 kepala keluarga (KK) yang terda
Pemerintahan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini bahwa Bupati Pati, Sudewo (SDW) akan memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemer
Nasional