Mahfud MD: Pilkada Bisa Langsung maupun Tidak Langsung, Sesuai Putusan MK
JAKARTA Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD menegaskan, pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia dapat digelar secara langsung maupu
POLITIK
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini bahwa Bupati Pati, Sudewo (SDW) akan memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada Rabu, 27 Agustus 2025, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Pemanggilan ini merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan suap proyek pengadaan pembangunan jalur kereta api di wilayah Jawa Tengah/Solo Balapan, yang terjadi pada rentang waktu 2018–2022 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
"Kami meyakini yang bersangkutan akan hadir. Terlebih, penjadwalan ini adalah hasil permintaan langsung dari Saudara SDW," ungkap Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Selasa (26/8/2025).
Sebelumnya, KPK telah menjadwalkan pemanggilan Sudewo pada Jumat, 22 Agustus 2025, namun ia berhalangan hadir dengan alasan telah memiliki agenda lain.
"Informasi terakhir, pemeriksaan akan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, sebagaimana jadwal sebelumnya," ujar Budi.
Nama Sudewo mencuat setelah penyidik KPK menemukan dugaan adanya aliran dana komitmen fee yang mengalir ke sejumlah pihak, termasuk dirinya.
"Ya benar, Saudara SDW merupakan salah satu pihak yang diduga menerima aliran komitmen fee dalam proyek jalur kereta," kata Budi sebelumnya, pada Rabu (13/8/2025).
Kasus dugaan korupsi ini melibatkan sejumlah kontraktor dan pejabat internal di DJKA. KPK terus mendalami keterlibatan berbagai pihak, termasuk kepala daerah yang diduga menerima bagian dari dana suap.
KPK menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap Sudewo masih dalam tahap pengumpulan keterangan sebagai saksi. Namun, penyidik tidak menutup kemungkinan peningkatan status apabila ditemukan cukup bukti.
"Penyidik akan mendalami seluruh informasi dan tentu akan kami update perkembangannya," tutup Budi.*
(j006)
JAKARTA Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD menegaskan, pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia dapat digelar secara langsung maupu
POLITIK
PEKANBARU Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi melimpahkan berkas perkara Gubernur Riau nonaktif Abdul
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara, Dr. Harli Siregar, bersama Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan, Ridwan Sujana,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah pakar hukum tata negara, Selasa (10/3/2026), untuk
POLITIK
JAKARTA Partai Amanat Nasional (PAN) resmi memberhentikan Muhammad Fikri Thobari dari jabatan struktural partai setelah Bupati Rejang Le
POLITIK
DENPASAR Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Eem Nurmanah, memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 51 notar
PEMERINTAHAN
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali (Kanwil Kemenkum Bali) menggelar rapat Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasi
NASIONAL
SAMOSIR Yayasan Pusuk Buhit secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepanitiaan Gerakan Menanam Sejuta Pohon dan Tebar Sejuta Bibi
NASIONAL
JAKARTA Komisi Informasi Pusat (KIP) mengabulkan sebagian permohonan sengketa informasi publik yang diajukan aliansi Bongkar Ijazah Joko
POLITIK
MEDAN Warga di kawasan Gang Seroja, Jalan Panglima Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara, digegerkan dengan penemuan
PERISTIWA