JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini bahwa Bupati Pati, Sudewo (SDW) akan memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada Rabu, 27 Agustus 2025, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Pemanggilan ini merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan suap proyek pengadaan pembangunan jalur kereta api di wilayah Jawa Tengah/Solo Balapan, yang terjadi pada rentang waktu 2018–2022 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
"Kami meyakini yang bersangkutan akan hadir. Terlebih, penjadwalan ini adalah hasil permintaan langsung dari Saudara SDW," ungkap Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Selasa (26/8/2025).
Baca Juga:
Sebelumnya, KPK telah menjadwalkan pemanggilan Sudewo pada Jumat, 22 Agustus 2025, namun ia berhalangan hadir dengan alasan telah memiliki agenda lain.
"Informasi terakhir, pemeriksaan akan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, sebagaimana jadwal sebelumnya," ujar Budi.
Baca Juga:
Nama Sudewo mencuat setelah penyidik KPK menemukan dugaan adanya aliran dana komitmen fee yang mengalir ke sejumlah pihak, termasuk dirinya.
"Ya benar, Saudara SDW merupakan salah satu pihak yang diduga menerima aliran komitmen fee dalam proyek jalur kereta," kata Budi sebelumnya, pada Rabu (13/8/2025).
Kasus dugaan korupsi ini melibatkan sejumlah kontraktor dan pejabat internal di DJKA. KPK terus mendalami keterlibatan berbagai pihak, termasuk kepala daerah yang diduga menerima bagian dari dana suap.
KPK menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap Sudewo masih dalam tahap pengumpulan keterangan sebagai saksi. Namun, penyidik tidak menutup kemungkinan peningkatan status apabila ditemukan cukup bukti.
"Penyidik akan mendalami seluruh informasi dan tentu akan kami update perkembangannya," tutup Budi.*
(j006)
JAKARTA Di era digital saat ini, peluang mendapatkan penghasilan tambahan semakin beragam. Salah satu cara yang tengah viral adalah dengan
Ekonomi
MEDAN Aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Sumatera Utara (Sumut) berakhir ricuh pada Selasa (26/8/2025) sore. Polisi mengamankan sebanya
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah memastikan akan membentuk Kementerian Haji dan Umrah sebagai tindak lanjut dari disahkannya revisi UndangUndang Penyel
Nasional
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin angkat bicar
Nasional
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan kuota haji tahun 2024. Terbaru,
Nasional
SAMOSIR Situs budaya Makam Raja Sidabutar di Tomok, Pulau Samosir, kini tampil lebih rapi dan nyaman usai menjalani proses renovasi. Peres
Seni dan Budaya
SURABAYA Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) resmi menahan Hudiyono, mantan Penjabat (Pj) Bupati Sidoarjo periode 2021, terkait dug
Hukum dan Kriminal
sumut Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Sumatera Utara mengungkapkan dugaan kuat keterlibatan Gubernur Sumut Bobby Nasut
Nasional
ASAHAN Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos) menyalurkan bantuan senilai Rp215,5 juta kepada 24 kepala keluarga (KK) yang terda
Pemerintahan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini bahwa Bupati Pati, Sudewo (SDW) akan memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemer
Nasional