Pemerintah Perkuat JKP, Menaker: Negara Hadir Saat Pekerja Kehilangan Pekerjaan
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini bahwa Bupati Pati, Sudewo (SDW) akan memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada Rabu, 27 Agustus 2025, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Pemanggilan ini merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan suap proyek pengadaan pembangunan jalur kereta api di wilayah Jawa Tengah/Solo Balapan, yang terjadi pada rentang waktu 2018–2022 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
"Kami meyakini yang bersangkutan akan hadir. Terlebih, penjadwalan ini adalah hasil permintaan langsung dari Saudara SDW," ungkap Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Selasa (26/8/2025).
Sebelumnya, KPK telah menjadwalkan pemanggilan Sudewo pada Jumat, 22 Agustus 2025, namun ia berhalangan hadir dengan alasan telah memiliki agenda lain.
"Informasi terakhir, pemeriksaan akan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, sebagaimana jadwal sebelumnya," ujar Budi.
Nama Sudewo mencuat setelah penyidik KPK menemukan dugaan adanya aliran dana komitmen fee yang mengalir ke sejumlah pihak, termasuk dirinya.
"Ya benar, Saudara SDW merupakan salah satu pihak yang diduga menerima aliran komitmen fee dalam proyek jalur kereta," kata Budi sebelumnya, pada Rabu (13/8/2025).
Kasus dugaan korupsi ini melibatkan sejumlah kontraktor dan pejabat internal di DJKA. KPK terus mendalami keterlibatan berbagai pihak, termasuk kepala daerah yang diduga menerima bagian dari dana suap.
KPK menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap Sudewo masih dalam tahap pengumpulan keterangan sebagai saksi. Namun, penyidik tidak menutup kemungkinan peningkatan status apabila ditemukan cukup bukti.
"Penyidik akan mendalami seluruh informasi dan tentu akan kami update perkembangannya," tutup Budi.*
(j006)
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
JAKARTA Bareskrim Polri menyita aset senilai Rp 15,3 miliar milik keluarga bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin. Penyitaan terse
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyampaikan permintaan maaf kepada publik terkait pern
NASIONAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) bergerak cepat menindaklanjuti viralnya video yang memperlihatkan seorang personel
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Keluarga almarhumah Khoiriah Harahap di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menolak penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa industri ekstra
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Mukhtaruddin Ashraff Abu, suami Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, dalam penyidikan ka
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution resmi menetapkan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Sistem Penerima
PENDIDIKAN
JAKARTA Solidaritas antardaerah dalam upaya pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Pulau Sumatra terus menunjukkan penguatan. Pemeri
NASIONAL
JAKARTA Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel Ebenezer menyatakan akan menggugat Komisi Pemberantasa
HUKUM DAN KRIMINAL